Pemkot Probolinggo Launching Satgas Pencegahan Korupsi

Menurut Habib Hadi, tujuan dibentuknya Satgas untuk melakukan pencegahan atau kecurangan ditiap OPD pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Pemkot Probolinggo Launching Satgas Pencegahan Korupsi
Wali kota Habib Hadi dan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat melaunching Pencegahan Korupsi secara simbolis.

Probolinggo, HB.net - Wali kota Probolinggo, Habib Hadi punya cara khusus untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (pemkot) Probolinggo. Salah satu inovasi yang dilakukan dengan melaunching Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi.

Launching itu dihadiri langs Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata SH. MH, Sekertaris Satgas Saber Pungli, Irjen dr. Andry Wibowo S.Ik yang juga Staf Ahli Edeologi dan Konstitusi Kemenkumham RI, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Karyadi SE. MM, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Abul Chair, jajaran Forpimda, Kepala OPD dan seluruh perwakilan OPD dilingkungan Pemkot setempat.

Selain memberikan arahan dan tanggapan atas launching Satgas Pencegahan Korupsi, Alexander Marwata dan Irjen Andry Wibowo juga bersama-sama Wali kota ikut melaunching Satgas pencegahan korupsi yang dibentuk secara simbolis menekan panen sidik jari.

Menurut Habib Hadi, tujuan dibentuknya Satgas untuk melakukan pencegahan atau kecurangan ditiap OPD pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Nantinya, Satgas ini menyusun rencana pelaksanaan aksi pencegahan korupsi, menyusun kebijakan dan pedoman dalam penerapan rencana pengendalian kecurangan ( Fraud Control Plan) pada unit kerja yang dibentuk, melaksanakan aksi pencegahan ditiap OPD serta memastikan terwujudnya eksistensi dan implementasi 10 atribut kecurangan," tegasnya.

Alexander mengapresiasi langkah Wali kota dalam membentuk Satgas Pencegahan Korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dulu.

"Kita harus melakukan pencegahan dari diri sendiri dulu. Karena, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi. Mestinya, tidak perlu korupsi. ASN sudah punya gaji cukup diatas UMK. Kalau, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Mestinya, keinginan harus kita cegah untuk yang aneh-aneh dan semua keinginan harus berimbang dengan kebutuhan," tegasnya.

Alexander juga menyinggung soal LHKPN para pejabat negara. Menurutnya, Walikota harus punya LHKPN khusus di Kota Probolinggo. Sehingga, Wali kota tahu gaya hidup para pejabatnya.

Alexander juga menyambut baik launching satgas pencegahan korupsi ini. "Upaya untuk mencegah korupsi dan membangun budaya kejujuran. Lewat perbaikan sistem, titik-titik mana yang menimbulkan korupsi harus diperbaiki. Terutama, pada pengadaan barang dan jasa. Perbaiki sistemnya, sehingga mereka tidak akan melakukan korupsi.

Staf Ahli Ediologi dan Konstitusi Kemenkumham, Irjen Pol Andry Wibowo juga mengapresiasi inovasi Habib Hadi dengan membentuk Satgas Pencegahan Korupsi itu.

"Ini sebuah mitigasi untuk menekan kecurangan di Kota Probolinggo. Saya mewakili  Pak Menkopolhukam, Mahfud MD tidak bisa hadir, karena ada acara di Jogya. Intinya, saya sangat mengapresiasi dan menyambut baik satgas ini," tegasnya.

Ketua Perwakilan BPK Jatim, Karyadi mengatakan, dirinya sepakat dengan ide Wali kota untuk membentuk Satgas pencegahan. Dibentuknya Satgas ini harus ada dua sisi berkaitan yakni sosialisasi dan edukasi.

"Edukasi terkait pencegahan yang ada. Sehingga, mereka harus benar-benar tahu terkait semua aturan keuangan negara. Karena, kwatir mereka pura-pura tidak tahu. BPK mendukung atas terbentuknya satgas pencegahan korupsi. Kita tahu, korupsi musuh bersama," ujarnya. (ndi/diy)