Pemkab Sidoarjo Cari Solusi Tambah Ruang Isolasi

Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Beragam upaya dilakukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 untuk menangani keterbatasan ruang isolasi. Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji menggelar sidak di RSUD Sidoarjo, Senin (29/6). Sidak ini untuk memastikan ketersediaan ruangan perawatan.

Usai pertemuan, Sumardji menerangkan kini kondisi RSUD overload. Fasilitas kesehatan milik pemkab itu tak mampu lagi menampung pasien Corona. "Sudah penuh," paparnya.

Dampaknya, selama satu minggu ke depan, RSUD Sidoarjo tak bisa menerima pasien Covid-19. Menurut Sumardji, hal itu menjadi perhatian. "Kami mencari solusi terbaik untuk menampung pasien," jelasnya.

Pernyataan senada disampaikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Dia mengakui jumlah pasien korona terus bertambah. Laju kenaikan warga yang terkonfirmasi itu berdampak pada ketersediaan RIK. Rumah sakit rujukan kehabisan ruang isolasi.

Contohnya saja di RSUD Sidoarjo. Sebanyak 160 RIK penuh terisi. Belum lagi, ada 40 pasien Corona bergejala yang dirawat di IGD. "RSUD Sidoarjo sudah tak mampu lagi menampung pasien. RS rujukan lain juga penuh," jelasnya.

Politikus PKB itu mengatakan, pemkab tengah berupaya keras mencari solusi menyediakan RIK. Sejumlah upaya dirancang. Misalnya saja bekerja sama dengan daerah lain.

Menurut Cak Nur, sapaan akrabnya, menyampaikan teknis skema tersebut. Jika ada pasien Covid-19 baru, pemkab akan merujuk pasien tersebut ke daerah lain. "Daerah yang masih memungkinkan merawat pasien Corona," jelasnya.

Rencananya ada dua rumah sakit yang menjadi rujukan. Pertama, yaitu RS Menur di Surabaya. Menurut Cak Nur, rumah sakit itu masih mampu menampung pasien. Pilihan kedua RS Saiful Anwar di Malang. "Rumah sakit lain masih kami telaah," ucap ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu.

Solusi lain, beberapa hari terakhir pemkab menerima paparan dari pihak ketiga. Penyedia tersebut sanggup membangun rumah sakit darurat dalam waktu singkat. Kurang lebih pembangunan berjalan satu bulan. "Sama seperti di Lamongan," terangnya.

Namun, pengajuan RS rujukan baru tetap bergantung pemerintah. Daerah harus mendapatkan lampu hijau. Hal itu membutuhkan waktu.  Lebih lanjut, Cak Nur mengatakan, sejumlah solusi terus dirancang. Pihaknya akan menentukan langkah terbaik. "Semua peluang kami kaji," pungkasnya. (cat/rd)