Surabaya Terbaik Cegah Korupsi

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali meraih prestasi terbaik di kancah regional dan nasional. Kali ini, Pemkot Surabaya mendapatkan nilai terbaik 97 persen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena ikut serta mendorong percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten-kota.

KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, melakukan penilaian tersebut menggunakan indikator monitoring center for prevention (MCP). Dengan menggunakan indikator MCP, KPK dapat memetakan titik rawan korupsi dan mengidentifikasi titik mana saja yang perlu ditingkatkan pengawasannya, agar tidak terjadi praktik korupsi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur atas capaian nilai MCP 97 persen yang diraih oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023. Dirinya menjelaskan, penilaian yang diberikan oleh KPK kepada Pemkot Surabaya ini adalah yang tertinggi alias peringkat satu di Jawa Timur.

“MCP kita yang dilakukan oleh KPK, kita adalah yang tertinggi di Jawa Timur, dan nomor 7 se-Indonesia. Jadi, peningkatannya luar biasa, dari 14 jadi nomor 7 di Indonesia, dan dari nomor 2di Jatim menjadi nomor 1 dengan nilai 97,” kata Wali Kota Eri, Selasa (30/4).

Berdasarkan penilaian dari KPK, nilai rata-rata capaian MCP nasional sebesar 75 persen. Sedangkan nilai rata-rata capaian MCP di tingkat Provinsi Jatim adalah sebesar 92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa, nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Eri juga menerangkan, hasil survei penilaian integritas (SPI) yang dicapai oleh Pemkot Surabaya di tahun 2023 juga menunjukkan hasil memuaskan. Hasil SPI Kota Surabaya di tahun 2023 menunjukkan angka 79,57 persen (warna hijau) terjaga.

“SPI kita juga di angka 79, di atasnya nasional dan di atasnya Provinsi Jatim. Kita akan terus berbenah diri, karena sejatinya pemkot dan wali kota adalah pelayan masyarakat, bagaimana kita bisa memberikan transparansi dan keyakinan bebas korupsi, insyaallah warganya tambah sejahtera,” terangnya..

Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari sebelumnya mengatakan, KPK melalui Direktorat Pencegahan dalam mengukur capaian kinerja program pencegahan korupsi di semua pemerintah daerah, menggunakan alat ukur melalui program MCP.

Di dalam MCP terdiri dari delapan area indikator. Yaitu Perancangan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa. “Semua aspek tersebut telah diterapkan untuk memastikan semua prosedur, pelayanan, dan tindakan dari aparatur kami telah sesuai dengan ketentuan,” terangnya.(ari/rd)

c