Banyuwangi Beri BPJS ke Kader Posyandu

Sebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya.

Banyuwangi Beri BPJS ke Kader Posyandu
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat memberikan premi BPJS Ketenagakerjaan pada salah satu kader posyandu.

Banyuwangi, HB.net - Sebagai apresiasi kepada tugas kader posyandu yang akan mendampingi para balita dan ibu hamil sebagai upaya  penanganan stunting, Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada kader posyandu se-Banyuwangi.

“Saya harap, para kader posyandu akan lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam acara “Rapat Koordinasi Penurunan Stunting”, Rabu (18/01/2023).

Sebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya. Mereka diberikan kewajiban melakukan pemantauan secara intensif khususnya kepada bayi stunting dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi.

“Tak hanya kader posyandu, kami juga dibantu kader dasawisma dalam melakukan pemantauan. Bahkan kader dasa wisma juga telah terbiasa aktif melakukan pendataan kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan rumah tangga yang ada di wilayahnya. Mereka yang akan bertanggungjawab melakukan pendataan secara real time lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stuntng,” kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk percepatan penurunan stunting pada 2023. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah 2 tahun atau baduta.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga meminta para camat untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder di wilayahnya untuk percepatan penanganan stunting. “Selain kader, warung, maupun penjual sayur keliling, libatkan juga duta sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Ingat, stunting juga bisa disebabkan oleh faktor ini,” kata Ipuk.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Amir Hidayat, menyebutkan berdasar data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi angka stunting pada 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun lebih dari 50 persen dari tahun sebelumnya yakni 4.371 jiwa.

“Dari jumlah 2704 jiwa tersebut, jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin. Setiap hari mereka mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka,” jelas Amir. (guh/diy)