PPKM Darurat Bikin Resah, Puluhan PKL di Jombang Demo

Merasa resah dengan adanya PPKM Darurat, puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jombang, melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Kamis (15/7).

PPKM Darurat Bikin Resah, Puluhan PKL di Jombang Demo
PKL Jombang saat demo di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Aan Amrulloh/ HARIAN BANGSA

Jombang, HARIAN BANGSA.net - Merasa resah dengan adanya PPKM Darurat, puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Jombang, melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Kamis (15/7).

Dalam aksinya, para PKL menenteng berbagai poster yang bertuliskan di antaranya, "PKL butuh solusi gak butuh surat edaran, Mana Bansos PKL, Mending Mati Covid Timbang Mati Kaliren Anak Bojoku (Mending meninggal Covid daripada meninggal kelaparan anak istri saya)".

Salah satu PKL, Asnan Setiawan mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan hari ini untuk menuntut janji bansos yang hingga saat ini belum cair. Kedua, menuntut kebijakan PPKM Darurat.

"Bansos itu sampai sekarang belum cair. Padahal sudah didata sejak tahun 2020. Janji sudah berulang kali. Dulu katanya bulan ini cair, tapi nggak cair-cair. Tujuan kami ke sini untuk menanyakan," ujarnya.

Dikatakan Asnan, dirinya merasa sangat keberatan dan memohon kepada pemerintah untuk tidak memperpanjang PPKM. Para PKL menuntut kebijaksanaan, bukan kebijakan.

"Kami berpesan, saat membuat kebijakan, kami mohon pihak paling dirugikan diikutsertakan," Tegasnya.

Di lokasi sama, Koordinator Aksi PKL Joko Fatah Rachim mengungkapkan, bahwa PKL dari keseluruhan di Kabupaten Jombang yang terwakili sudah resah dengan adanya PPKM Darurat. Apalagi pemda tidak memberikan solusi.

"Artinya, langsung ada surat edaran. Sebelum surat edaran dikeluarkan itu harusnya ada sosialisasi dulu kepada masyarakat, bentuknya seperti apa. Itupun dirembug, tidak langsung dimunculkan. Langsung ada penerapan bahwa tidak boleh jualan sampai pukul 20.00 WIB," tuturnya.

Menurutnya, memang darurat dari pusat, tapi kebijakan bukan langsung dari pusat. Pemerintah daerah sendiri harus membuat kebijakan yang seperti ini.

"Saya juga berjualan. Puasa tutup total, baru berjualan sebentar, tahu-tahu darurat diberlakukan tidak boleh jualan sampai pukul 20.00 WIB," kata Fatah.

Fatah menyayangkan sikap pemda. Kalau mereka menerapkan darurat itu, carikan solusi. Mereka (PKL) berjuang menghidupi nafkah keluarga. Lha inilah, harusnya pemerintah memperhatikan itu.

"Ini seharusnya bansos yang untuk pedagang atau masyarakat yang terdampak PPKM langsung dikeluarkan. Bukan hanya seperti itu, ditutup semuanya. Lama-lama matinya bukan karena Covid-19, tapi karena stres," tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Jombang, Bambang Nurwijayanto mengatakan, jika pihaknya akan menyampaikan aspirasi para PKL kepada pimpinan.  "Hasil ini akan kami laporkan ke pimpinan. Untuk bansos saat ini masih dalam tahap administrasi," pungkasnya.(aan/rd)