DPRD Tuban Temukan Kegiatan Tak Tercapai di LKPJ
Ketua Komisi IV, Hj. Tri Astuti menyampaikan, dalam rapat kerja kali ini tentunya untuk mengevaluasi terkait perencanaan. Termasuk, realisasi penyerapan anggaran, dan capaian kinerja dari OPD mitra kerja komisi IV pada tahun 2021.
nur syaifudin
Feb 10, 2022 11:02
0
Tuban, HB.net - Komisi IV DPRD Tuban menemukan beberapa kegiatan yang tidak dicapai oleh pemerintah daerah. Hal itu diketahui Komisi IV ketika menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas LKPJ (laporan keterangan pertangungjawaban) dengan OPD mitra kerja atau dinas terkait di ruang kerja komisi, Kamis (10/2).
Ketua Komisi IV, Hj. Tri Astuti menyampaikan, dalam rapat kerja kali ini tentunya untuk mengevaluasi terkait perencanaan. Termasuk, realisasi penyerapan anggaran, dan capaian kinerja dari OPD mitra kerja komisi IV pada tahun 2021.
"Dari dokumen LKPJ ini ada beberapa capaian kinerja yang tidak tercapai dikarenakan beberapa faktor,” ujar Ketua Komisi IV, Tri Astuti kepada wartawan.
Ia menjabarkan, beberapa kinerja yang tidak tercapai disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sehingga, terjadi penurunan sumber pendapatan daerah dan mengakibatkan tidak terlaksananya beberapa program. Seperti pada Dinas Pendidikan yang terkait capaian indikator prosentase SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi B belum tercapai.
"Ya karena hal ini dikarenakan belum memenuhi target yang ditentukan dikarenakan penambahan kriteria penilaian dalam akreditasi sekolah," tutur Astuti.
Selanjutnya, kata dia, sebuah indikator nilai NEM rata-rata ujian SD/MI dan SMP/MTs juga tidak terpenuhi. Sebab, tidak adanya Ujian Nasional sesuai SE kementrian Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi. Namun demikian upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan tetap terpenuhi.
"Ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)," pungkasnya.
Menurutnya, catatan komisi IV terpenuhinya tenaga pendidik dikarenakan adanya guru tidak tetap (Non PNS) pada tiap sekolah. Untuk itu, nasib guru Non PNS ini harus terus diperjuangkan melalui rekrutmen PPPK. Sebab, catatan Komisi IV ada 2.085 guru PPPK yang lolos. Namun ada 237 guru yang lolos passing grade tapi belum mendapat formasi dan 381 guru belum lolos seleksi. (wan/ns)
