Penyaluran Beras Tak Layak Konsumsi, Ketua DPRD Tuban: Jangan Sekadar Ganti Baru

"Beras dari kemensos yang disalurkan oleh bulog yang tidak layak, perlu ditarik kembali dan ditukar beras yang layak konsumsi," ungkap Miyadi.

Penyaluran Beras Tak Layak Konsumsi, Ketua DPRD Tuban: Jangan Sekadar Ganti Baru
Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi

Tuban, HB.ne - Ketua DPRD Tuban, Mohammad Miyadi menyoroti terkait penyaluran beras tak layak konsumsi yang diterima warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding pada beberapa hari yang lalu.

Menurut Miyadi, kejadian seperti ini Bulog sebagai penanggung jawab tak hanya sekedar mengganti yang baru. Akan tetapi, pihak Bulog selaku penyalur bantuan beras dampak PPKM Darurat harus berhati-hati ketika akan memberikan pada warga.

"Beras dari kemensos yang disalurkan oleh bulog yang tidak layak, perlu ditarik kembali dan ditukar beras yang layak konsumsi," ungkap Miyadi ketika dikonfirmasi, Selasa (17/8).

Kata dia, jika hal seperti ini dibiarkan terus menerus dan tidak ada evaluasi, maka menjadi preseden buruk Mensos Risma. Pasalnya, saat datang ke Tuban Mensos telah mengevaluasi program BPNT secara gamblang. Oleh sebab itu, sebelum beras disalurkan Bulog harus melihat kondisi beras tersebut.

"Sebelum disalurkan sebaiknya dicek. Apakah beras itu layak konsumsi atau tidak. Kalau tidak dilakukan maka beras yang diterima warga akan dijual ke penadah maupun dibuat pakan ternak," Ketua DPC PKB Tuban ini.

Sementara itu, Wakil Pimpinan Bulog Sub Drive III Bojonegoro, Hendra Kurniawan menyampaikan, beras yang dikeluhkan warga sudah diganti. Selanjutnya, jika ada warga mengeluhkan kualitas beras yang diterima, maka bisa langsung menyampaikan ke Kepala Desa.

"Nanti Kepala Desa akan menghubungi Bulog dan kami akan siap mengganti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya terdapat warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding yang menerima bantuan beras PPKM Darurat. Akan tetapi, beras yang diterima tak layak konsumsi lantaran kondisi beras berkutu, menggumpal dan berbau apek. (wan/ns)