Bappedalitbang Gelar Kegiatan Desk 4 Strategi RAD-PG 2021-2024

Bappedalitbang melalui Bidang Ekonomi sebagai penyusun mengundang langsung seluruh OPD atau Satker terkait untuk mempertanyakan 4 strategi dan Inovasi dari seluruh OPD.

Bappedalitbang Gelar Kegiatan Desk 4 Strategi RAD-PG 2021-2024
Kegaiatan Desk 4 Strategi Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021-2024 yang digelar Bappedalitbang.

Probolinggo, HB.net - Untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2021-2024. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) menggelar kegiatan desk 4 strategi bersama seluruh OPD terkait di Kantor Bappedalitbang Lantai 2, Selasa (08/11/2022).

Bappedalitbang melalui Bidang Ekonomi sebagai penyusun mengundang langsung seluruh OPD atau Satker terkait untuk mempertanyakan 4 strategi dan Inovasi dari seluruh OPD.

Tak hanya OPD terkait yang membidangi pangan seperti Kecamatan, Puskesmas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DLH dan lainnya.

Tetapi, Bappedalitbang juga mengundang stakeholder terkait seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Bulog serta juga Kemenag.

Kepala Bappedalitbang Kota Probolinggo, Tartib Gunawan melalui Sub Koordinator Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan Investasi Bidang Ekonomi, Sita Dwiyanti mengatakan kegiatan Desk 4 strategi RAD-PG2 dilakukan untuk menyusun rumusan berupa dokumen 5 tahunan oleh masing-masing Kota dan Kabupaten termasuk Kota Probolinggo.

"Penyusunan Dokumen RAD-PG ini berbeda dengan RAPBD. Penyusunan ini lebih pada penyusunan dokumen pangan yang bakal digunakan untuk 5 tahun kedepan. Ini juga sebagai acuan Pemerintah Pusat dan Propinsi sejauh mana dukungan Kabupaten dan Kota terkait pangan dan gizi," ujar Sita Dwiyanti kepada wartawan HARIAN BANGSA.

Jika penyusunan Dokumen RAD-PG ini agak terlambat, dikarenakan masih menyesuaikan nomenklatur dari Kemendagri. "Ini adalah dokumen 5 tahunan. Tahun ini termasuk terlambat, mestinya dokumen ini disusun tahun 2021 lalu. Karena, kita masih menyesuaikan dengan nomenklatur baru dari Kemendagri," terangnya.

Saat ini pihaknya mengumpulkan seluruh OPD terkait untuk mengindentifikasikan dan mempertanyakan inovasi atas aksi dan inovasi OPD termasuk stakeholder dalam kurun waktu 2020, 2021 serta 2022.

“Kita mengindentifikasi bagi OPD terkait seperti DPKPP, Bulog dan Kecamatan. Sementara, strategi kedua yakni Strategi keterjangkauan dimana penguatan komunikasi perubahan perilaku untuk peningkatan pangan dan gizi, ini bagi OPD seperti Dinsos, DPKPP, Diskominfo, BPBD dan Bagian Perekonomian,” terangnya. (ndi/diy)