Ratusan Buruh Demo Kantor DPRD Jatim Tolak Tapera
Serikat pekerja atau buruh yang tergabung dalam SP KEP SPSI Jawa Timur, menolak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.
yahya
Jun 11, 2024 05:40
0
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Serikat pekerja atau buruh yang tergabung dalam SP KEP SPSI Jawa Timur, menolak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, tentang Tapera. Tuntutan para buruh dituangkan dalam aksi demo yang dilakukan oleh SP KEP SPSI Jawa Timur di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (11/6) siang.
Selama demo yang berlangsung, setidaknya 200 para buruh yang menggeruduk Kantor DPRD Jatim. Mereka menuntut dicabutnya Tapera agar dicabut karena programnya kurang masuk akal.
Tapera adalah angsuran rumah dengan sistem pembayaran yang dipotong langsung dari gaji sebesar 3 persen dari gaji. Pemotongan 3 persen gaji terdiri dari 2,5 persen dari upah buruh dan 0,5 persen dari perusahaan pemberi kerja.
Namun program itu tidak seindah yang ditawarkan. Bila dilakukan kalkulasi perhitungan, maka pemotongan gaji sebanyak 3 persen dilakukan hingga pensiun atau selama 35 tahun. Tetap tidak akan bisa secara total berjumlah senilai sebuah rumah.
Kordinator pendemo dari SPSI Jawa Timur Andika Hendrawanto mengatakan, para buruh SPSI Jatim menolak Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Jaminan Hari Tua dan Jaminan pensiun BPJS bagi Pekerja. “Hal ini dirasakan kurang masuk akal,” ujarnya, Selasa (11/6).
Andika Hendrawanto menjelaskan, gaji buruh Surabaya per bulan diangka Rp 4,7 juta. Bila dipotong 3 persen untuk Tapera senilai Rp 118 ribu. Bila masa pension paling lama 35 tahun, maka pembayaran Tapera maka totalhanya berkisar Rp 49,5 juta.”Padahal rumah yang ditunjuk oleh program Tapera senilai Rp 150 juta. Kan gak masuk akal sehingga kita tuntut agar dicabut,” tambah Andika.
Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya AKBP Teguh Santuso mengatakan, selama demo telah disiapkan 200 personel. “Dipastikan selama berjalannya demo berjalan aman,” ujarnya.
Koordinator buruh diberi kesempatan berkomunikasi dengan anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari. “Dari tuntutan para buruh ini, akan kita ajukan ke pusat yang memberikan program Tapera. Memang bila kita cermati kurang masuk akal. Kami akan berupaya permintaan para buruh kita sambungkan,” ujar Hari Putri.(yan/rd)
