5 Pejabat Ekselon II Pemkab Probolinggo di Lantik

Hari Kriswanto dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Agus Budianto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga ada Abdul Ghoffur sebagai Kepala Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan.

5 Pejabat Ekselon II Pemkab Probolinggo di Lantik
Prosesi pelantikan 5 pejabat ekselon II di Pendopo Ngesti Wibowo

Probolinggo, HB.net - Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto melantik 5 Pejabat Ekselon II dilingkungan Pemkab setempat. Diantaranya Arif Kurnianto sebagai Kepala Dinas Pertanian. Arif promosi jabatan dari Sekertaris ke Kadinas. Juwono Prasetijo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Probolinggo.

Hari Kriswanto dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Agus Budianto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga ada Abdul Ghoffur sebagai Kepala Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan.

Acara pelantikan itu sendiri dipimpin Pj Bupati Ugas dan dihadiri Ketua DPRD, Oka Mahendra, Pj Sekda, Heri Sulistyanto serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Probolinggo.

Menurut Ugas Irwanto, pelantikan 5 pejabat ekselon II ini merupakan pertama yang terjadi di Jawa Timur paska Pilkada serentak lalu.

Menurutnya, seluruh tahapan assesment yang telah digelar September lalu, telah menetapkan ke lima pejabat yang dilantik. "Seluruh tahapan udah dilalui dan pelantikan ini juga sudah disetujui Bupati terpilih Gus Haris," ujar Ugas Irwanto saat dikonfirmasi usai Pelantikan 5 Pejabat ekselon II di Pendopo Ngesti Wibowo, Rabu (22/01/2025).

Ugas yang juga mantan Kepala Kesbangpol ini menjelaskan jika kelima pejabat itu nama-namanya sudah diajukan sesuai dengan nilai-nilai yang diperoleh kepada Bupati terpilih. "Artinya, lima orang yang saat ini dilantik itu semuanya disetujui Gus Haris untuk dilantik. Saya tegaskan, saya cuma melantik, itu sudah disetujui Bupati terpilih," terangnya.

"Seandainya, saya tak mempercepat pelantikan saat saya Pj Bupati. Kalau itu turunya ke Bupati terpilih. Maka dia akan melantiknya 6 bulan kedepan. Nanti, akan lama kekosongan ini. Makanya, ada beberapa daerah tidak muncul sampai sekarang SK persetujuan Mendagri tidak turun," imbuhnya. (ndi/diy)