FGD, Komisi II Minta Pemkab Gresik Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadan
Hadir sebagai nara sumber Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dari Fraksi Golkar, Anggota Komisi II Markasim Halim Widianto dari Fraksi Gerindra, dan Faqih Usman dari Fraksi Amanat Pembangunan (FAP).
nur syaifudin
Mar 10, 2022 11:09
0
Gresik, HB.net - Komisi II (membidangi perekonomian) DPRD Gresik menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengn sejumlah stake holders di ruang rapat Komisi II, Kamis (10/3/2022). FGD kali ini mengambil tema " Strategi Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dalam Rangka Menjaga Pergerakan Roda Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19.
Hadir sebagai nara sumber Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dari Fraksi Golkar, Anggota Komisi II Markasim Halim Widianto dari Fraksi Gerindra, dan Faqih Usman dari Fraksi Amanat Pembangunan (FAP).
Dalam FGD tersebut banyak hal yang dikupas tiga nara sumber (narsum) terkait langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemkab Gresik dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok. Terlebih menjelang datangnya bukan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Saya minta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan harus pekak dengan terjadinya pelemahan ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Masyarakat dihadapkan situasi sangat sulit," ucap Markasim.
Ia lantas menyontoh langkanya komoditi minyak goreng (migor) yang berlangsung hingga saat ini, sehingga membuat masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, para pedagang kecil penjual gorengan, pecel lele dan lainnya kelimpungan.
"Migor sulit dicari. Padahal, di Gresik banyak pabrik migor. Kalau ada harga melambung sehingga kian menyulitkan masyarakat. Ini harus dicarikan solusi yang tepat," pintanya.
Dalam mengatasai kesulitan migor, tak cukup hanya melakukan operasi pasar. Sebab, operasi pasar sejauh ini tak efektif untuk menekan kelangkaan migor," cetusnya.
"Dari pengamatan saya operasi pasar migor murah banyak diketemukan pengondisian-pengondisian, sehingga banyak yang tak tepat sasaran," sambungnya.
Karena itu, Pemkab Gresik melalui Diskop jangan hanya bicara teknis dalan mengatasi kelangkaan migor misal dalam sistim pendistribusian migor mulai produsen, agen hingga pembeli. Tapi, bagaimana masyarakat bisa muda mendapatkan migor secara merata.
Ahmad Nurhamim menyatakan, bahwa untuk menstabilkan keberadaan komoditi kebutuhan pokok bahwa strategi-strategi tak bisa diabaikan. Sebab, harga komoditi pada moment-moment tertentu bisa terjadi inflasi (naik) karena kebutuhan dan ketersediaan komoditi tak berimbang.
"Saya contohkan migor. Bahwa stok produksi di pabrik itu lebih dari cukup. Tapi kenapa diburu sedemikian rupa oleh masyarakat karena langka," katanya.
Untuk itu, kedepannya harus ada rumusan strategi dari pemerintah agar kejadian serupa tak terulang.
Ia lantas menyinggung strategi pemerintah dalam menangani kelangkaan migor dilakukan dengan cara parsial seperti operasi pasar.
"Harus ada srategi lain dalam penanganannya. Bukan hanya migor. Beras misalanya. Bagaimana pada moment-moment tertentu tak terjadi kekurangan stok sehingga menjadi tak stabil yang berdampak pada naiknya harga," katanya.
"Makanya, harus dicari titik persoalannya mulai tingkat petani, hingga pendistribusiannya. Sehingga ketika dimungkinkan akan terjadi kekurangan stok maka jauh hari bisa dicarikan solusi agar tetap stabil dan harga tak terjadi kenaikan," imbuh Ketua DPD Golkar Gresik ini. Ia menambahkan, dalam pendistribusian komoditi kebutuhan pokok harus ada guiden. Dicari tahu apa saja faktor-faktornya.
Sementara itu, Faqih Usman menyatakan secara ekonomi stabilitas kebutuhan atau harga itu tak naik atau turun bergantung pada interaksi permintaan dan penawaran.
"Kalau permintaan, penawaran banyak sementara komoditi yang dibutuhkan tak seimbang pasti terjadi inflasi. Makanya, agar harga komoditi pokok tak naik kebutuhan harus distabilkan," ujar dia.
Faqih lantas mencontohkan, komidi pokok berupa beras. Saat ini pemerintah harus mulai membuat struktur tanam off season atau tanam di luar musim.
"Sehingga, pada saat musim hujan maupun musim kemarau petani tetap bisa tanam. Selama ini kan tidak. Saat musim kemarau petani tak bisa tanam karena ketersediaan air tak ada, sehingga kebutuhan pokok pada masa itu berkurang sehingga harga menjadi mahal," ungkapnya.
Untuk itu, dalam mensukseskan program itu semua infrastruktur yang dibutuhkan disiapkan mulai embung atau waduk untuk penampungan air, termasuk pupuk dan kebutuhan pertanian lain.
Dalam FGD tersebut banyak masukan dari para peserta mulai soal operasi pasar migor yang dinilai tak adil, hingga permintaan stabilitas semua komoditi sembilan bahan pokok agar dijaga supaya tak terjadi kenaikan harga, terlebih jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.
"Saya minta agar pemerintah fair dalam operasi migor. Sebab sejauh ini banyak kejanggalan. Ada 1 keluarga bisa dapat 5 paket saat operasi migor dengan berbekal e-KTP, ada yang cuma dapat 1 liter, bahkan ada yang tak dapat. Ini kasihan yang tak dapat. Mereka tetap kesulitan mendapatkan migor. Mohon pemerintah evaluasi," pintanya. (hud/ns)
