Lantik Lima Pejabat Pratama, Gubernur Khofifah Minta Tingkatkan Indeks Demokrasi

Pelantikan situ sendiri sempat tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan. Semula dijadwalkan pukul 16.00 WIB, molor hingga pukul 21.00 WIB

Lantik Lima Pejabat Pratama, Gubernur Khofifah Minta Tingkatkan Indeks Demokrasi
Dr. Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim ketika menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Gubernur Jawa Timur, Jumat (24/9). Foto: devi fitri afrianti/HB.net

Surabaya, HB.net - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Jatim, di gedung negara Grahadi, Jumat (24/9/21).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 821.2/4445/204/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan lima pejabat yang dilantik ialah pertama, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Jatim. Kedua, Dr. Hudiyono, M.Si sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim. Ketiga, Dr. Andriyanto, MH, M.Kes sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Keempat, Dr. Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Kelima Ir. Joko Irianto, M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pelantikan situ sendiri sempat tertunda dari jadwal yang sudah ditetapkan. Semula dijadwalkan pukul 16.00 WIB, molor hingga pukul 21.00 WIB. Meski molor Gubernur bersyukur karena proses pelantikan tetap berjalan dengan baik. Molornya waktu pelantikan menurut Gubernur karena ada beberapa pejabat yang akan dilantik masih ada pertemuan dengan DPRD Jatim.

"Proses-proses hari ini, ada beberapa kepala OPD selesai mengikuti pembekalan kompetensi kepemimpinan, juga harus beradaptasi. Dan ada posisi yang lebih dari satu tahun yang belum diisi staf ahli. Beberapa PR kita adalah bagaimana meningkatkan indeks demokrasi. Saya minta ketiga staf ahli segera melakukan koordinasi dengan BPS,”ujar Gubernur. 

Mutasi yang dilakukan kali ini belum mengisi seluruh jabatan yang kosong di Pemprov Jatim. (dev/ns)