Belum Bisa Diterapkan, APBD Perubahan Masih Tunggu Hasil Evaluasi Gubernur
Politisi partai kebangkitan bangsa (PKB) ini menilai, belum turunnya evaluasi gubernur terkait dengan draf APBD Perubahan 2021 hingga sekarang sudah terlalu lama, padahal APBD Perubahan disahkan DPRD pada 27 September lalu.
Diyah nisa
Oct 18, 2021 07:48
0
Situbondo, HB.net - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Kabupaten Situbondo yang sudah disahkan beberapa waktu lalu oleh DPRD Situbondo, masih belum bisa diterapkan. Pasalnya, draf P-APBD tersebut hingga saat ini masih menunggu hasil evaluasi Gubernur.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo, Edy Wahyudi saat ditemui di kantornya, Senin (18/10) sore. "Sampai saat ini, informasi yang saya terima draf APBD Perubahan masih ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Mas Edy.
Politisi partai kebangkitan bangsa (PKB) ini menilai, belum turunnya evaluasi gubernur terkait dengan draf APBD Perubahan 2021 hingga sekarang sudah terlalu lama, padahal APBD Perubahan disahkan DPRD pada 27 September lalu.
"Sudah disahkan oleh DPRD pada 27 September lalu. Artinya sudah berjalan sekitar tiga minggu atau hampir satu bulan, namun masih belum turun," ungkapnya. Mas Edy menghimbau kepada Pemkab Situbondo untuk tidak pasif.
Namun harus pro aktif mengawal pengesahan APBD Perubahan agar segera dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. "Pemkab harus serius dan pro aktif mengawal pengesahan APBD Perubahan agar segera di evaluasi oleh Gubernur, sehingga nomernya segera diregistrasi," pintanya.
Ini penting, karena berkaitan dengan seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan di APBD Perubahan. Apalagi menurutnya, sisa waktu masa anggaran tahun 2021 sudah tersisa 2 bulan lagi.
"Jadi, misalnya ini masih belum segera turun dari Gubernur, maka akan menghambat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan di APBD Perubahan," ujarnya.
Disinggung tentang kendala apa saja sehingga draf APBD Perubahan masih belum turun dari Pemprov Jatim, Edy mengaku tidak mengetahuinya. Namun ia menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan kontak dengan DPKAD Kabupaten Situbondo untuk segera dikawal.
"Saya belum tau kendalanya apa saja, informasinya sudah di kawal, bahkan dia mengaku hampir setiap hari sudah ditanyakan ke provinsi, tapi sampai saat ini masih belum turun," pungkasnya. (mur/diy)
