Soal LKPj 2023, Pj Gubernur Tegaskan Pentingnya Sinergitas

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Prov Jatim Surabaya, Senin (22/4).

Pj. Gubernur Adhy secara detil menanggapi saran, masukan, kritik dan pertanyaan dari para Fraksi DPRD Prov Jatim pada LKPj akhir tahun anggaran 2023.

Secara khusus, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Panitia Khusus Pembahas LKPj yang menyatakan bahwa LKPJ Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2023 telah memenuhi kaidah yuridis formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan.

"Serta melanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga kritik, saran dan masukan yang diutarakan untuk pembangunan dan kemajuan Jawa Timur,” ungkapnya.

Adhy mengatakan, pentingnya sinergitas dalam meningkatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh pihak legislatif dalam menanggapi LKPj gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2023.

Utamanya pada beberapa IKU yang mendapat apresiasi dari pihak legislative, yakni Indeks GINI, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesalehan Sosial, dan Indeks Resiko Bencana.

Menurut Adhy, hal tersebut juga tidak lepas dari kolaborasi dan kerja bersama serta tentunya arahan dari segenap jajaran legislatif yang senantiasa berperan dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada jajaran eksekutif. "Terima kasih atas apresiasi pada beberapa capaian IKU kami. Semua capaian yang kita dapatkan tak lain adalah hasil sinergi dari seluruh elemen di Jatim, tak hanya eksekutif tapi juga legislatif," katanya.

Lebih lanjut, Adhy mengatakan, dalam persaingan ekonomi global, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki kemandirian fiskal yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, terbukti realisasi PAD tahun 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebesar Rp 22,32 triliun dari target Rp 21,67 triliun. Capaian ini mampu melampaui realisasi PAD tahun 2022 yang sebesar Rp 21,25 triliun dari target 18,12 triliun.

“Namun, terkait belum optimalnya realisasi belanja daerah, dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Jatim sepakat untuk mengoptimalkan belanja daerah. Untuk itu, kami berkomitmen merealisasikan belanja melalui program prioritas Nawa Bhakti Satya yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini Adhy juga menjelaskan berbagai langkah strategik yang telah dilakukan Pemprov Jatim untuk membangkitkan roda perekonomian Jawa Timur.

Antara lain penguatan daya saing industri kecil melalui fasilitasi pelatihan peningkatan nilai tambah, sertifikasi dan desain produk kemasan, program afirmasi yang efektif melalui dukungan permodalan subsidi bunga pada Program Kredit Sejahtera (Prokesra), serta pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.(dev/rd)