DPRD Jatim Dorong Perkembangan Obat Tradisional Lewat Raperda

SURABAYA,  HARIANBANGSA.net - DPRD Jawa Timur mendorong perkembngan obat tradisional,  khususnya di Jatim. Komitmen itu ditunjukkan dengan rancangan peraturan daerah untuk perlindungan dan pemanfaatan obat tradisional yang diinisiasi dewan. Selangkah lagi Raperda ini akan disahkan menjadi perda, sebab pihak eksekutif pun sejalan dengan niat DPRD Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Ir. Artono menyampaikan, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Obat Tradisional bertujuan salah satunya untuk meningkatkan pemanfaatan obat tradisional serta promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan di daerah.

Ia menambahkan, lewat Perda ini nantinya berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif Pemprov Jatim dapat membentuk RS Herbal dan Perusahaan Daerah yang memiliki usaha di bidang obat tradisional. Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan produk jadi obat tradisional pada pelayanan kesehatan tradisional Provinsi Jatim.

“Namun demikian, pembentukan RS Herbal dan Perusahaan Perseroan Daerah ini harus dilakukan berdasarkan kajian yang mendalam dan memenuhi segala aspek aturan/prosedur yang diatur dalam Permenkes No. 26 Tahun 2018,”tandas Artono, belum lama ini.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengungkapkan kondisi BPJS Kesehatanbsejak didirikan selalu mengalami defisit. Ini karena beban obat yang ditanggung cukup besar.

Karena itu, Raperda ini menjadi momen bagus masuknya obat tradisional sebagai solusi untuk menekan harga obat-obatan yang terus melambung.

“Memang untuk masuk ke katalog milik BPJS tidak semudah membalik tangan. Perlu ada penelitian dan kerjasama dengan para ahli dan sejumlah perguruan tinggi, jika obat tradisional  aman dikonsumsi," pungkas Tari.

Dari pihak eksekutif, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendukung penuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perlindungan Obat Tradisional yang diinisiasi oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini penting, karena di tengah adanya pandemi Covid-19 obat-obat tradisional atau herbal ini terbukti memiliki efektifitas membangun imunitas tubuh untuk  melawan Covid-19.

“Apa yang disampaikan juru bicara Komisi E tentang Raperda Perlindungan Obat Tradisional menjadi bagian yang sangat strategis. Kami juga  telah membahas dengan Menkes RI  dan Kepala Gugus Tugas Pusat terkait banyaknya produk herbal yang bisa membangun imunitas tubuh melawan Covid-19,”terang Khofifah sapaan Gubernur Jatim pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Jatim di Gedung DPRD Jatim.

Khofifah menjelaskan, saat ini di RS Dr. Soetomo juga sudah terdapat unit rawat jalan obat tradisional Indonesia. Namun demikian, poli tersebut belum  bisa berkembang dengan baik karena  belum masuk skema  BPJS. Sehingga tidak bisa reimburse.

Khofifah menambahkan, saat ini di Fakultas Kedokteran Umun (FKU) Universitas Airlangga/Unair Surabaya telah memiliki program D3 untuk Prodi Pengobatan Tradisional atau disebut Batra. Untuk itu, dengan adanya Prodi Batra ini  sesungguhnya tenaga medis yang memiliki kemampuan memberikan pelayanan tradisional juga telah disiapkan.

“Sehingga apa yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi  Jawa Timur  ini skalanya akan menjadi luas sekali dan strategis bagi sediaan famasi dan obat- abatan dimasa yang akan datang.  Insya Alloh Raperda tersebut juga akan bisa menembus sekat-sekat yang selama ini menjadi kendala,” tutur Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

“Utamanya tentang bagaimana meningkatkan penggunaan obat-obat tradisional herbal, serta sekaligus meningkatkan kemampuan dari tenaga medis yang berbasis pengobatan tradisional,”lanjutnya.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap pada proses pembahasannya nanti juga agar dilakukan dengan detail dan tidak terburu-buru. Komunikasi dengan berbagai pihak juga harus dilakukan, baik dengan BPJS dan  Kementrian Kesehatan. Serta, komunikasi dengan akademisi terutama Fakultas Kedokteran yang telah meimiliki Prodi Batra di beberapa perguruan tinggi, salah satunya di Unair.

“Ini merupakan satu pemikian  DPRD Provinsi Jawa Timur  yang luar biasa, pasti resonansinya akan sangat strategis kedepannya. Untuk itu, mewakil Pemprov Jatim sekali lagi saya menyampaikan terimakasih atas inisiasi ini,” pungkas gubernur perempuan pertama di Jatim ini. (mdr/ns)