GMNI Tuban Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM

Dalam tuntutannya, selain menolak kenaikan harga BBM, para mahasiswa juga meminta pada Presiden RI dan penegak hukum agar memberantas Mafia Migas atau BBM.

GMNI Tuban Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM
Puluhan aksi massa GMNI Tuban yang melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM.

Tuban, HB.net - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Puluhan Mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Tuban di depan Kantor DPRD kabupaten setempat membawa dua misi, Kamis (1/9/2022).

Dalam tuntutannya, selain menolak kenaikan harga BBM, para mahasiswa juga meminta pada Presiden RI dan penegak hukum agar memberantas Mafia Migas atau BBM.

Ketua GMNI Tuban, Daman Huri menyatakan, pihaknya menolak rencana naiknya harga BBM bersubsidi karena dinilai menyulitkan warga. Termasuk berdampak terhadap naiknya harga sembako di pasaran.

"Kalau BBM naik akan berdampak buruk kepada masyarakat," teriak Daman sapaan akrabnya.

Ia menilai, kenaikan BBM merupakan salah satu kebijakan memperihatinkan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab, tidak pro dengan aspirasi masyarakat, apalagi setelah adanya pandemi Covid-19 yang melanda yang membuat perkonomian belum stabil.

"Pemerintah jangan gagap menaikkan harga BBM, dikarenakan banyak hal yang harus dibenahi. Tapi masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian," bebernya.

Daman memaparkan, selain aksi kenaikan harga BBM, pihaknya juga mendesak Presiden RI untuk memberantas pemburu rente BBM bersubsidi. Selain itu, juga mendesak Presiden terhadap BPH Migas karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.

GMNI berharap, kepada pemerintah agar segera memberantas mafia-mafia energi yang jelas menghambat distribusi BBM subsidi dari alokasi yang harusnya diterima masyarakat. Selain itu, pemerintah harus lebih detail mengkaji soal kenaikan harga BBM.

"Kami berharap pemerintah jangan  menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena banyak hal yang harus dibenahi dan masyarakat belum sepenuhnya kembali ke siklus normal untuk menjalankan perekonomian," pungkasnya. (wan/ns)