Pantau Soal Inflasi Daerah, Pj Bupati Ugas dan TPID Gelar Rakor
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan kondisi inflasi yang ada di Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk update pada tanggal 3 September 2024.
Diyah nisa
Sep 3, 2024 07:40
0
Probolinggo, HB.net - Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo H. Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Probolinggo mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah tahun 2024 secara virtual di ruang pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (03/09/2024).
Turut mendampingi Pj Bupati Ugas, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Kepala Cabang Perum Bulog Probolinggo Mohammad Ramadhan, perwakilan Kodim 0820 Probolinggo serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia ini diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan paparan oleh Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Satgas Pangan Polri dan TNI.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan kondisi inflasi yang ada di Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota untuk update pada tanggal 3 September 2024.
“Dari data yang ada, saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang sudah melakukan upaya pengendalian inflasi cukup baik mulai dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya.
Pj Bupati Ugas Irwanto mengatakan rakor pengendalian inflasi daerah ini rutin dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
“Untuk menekan laju inflasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sudah melakukan intervensi dengan melakukan pasar murah, memantau harga sembako di pasar, panen raya dan lain sebagainya,” katanya.
Menurut Pj Bupati Ugas, pada intinya inflasi ini adalah mengendalikan harga-harga sembako yang ada di pasar agar tidak melonjak.
“Kami terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar melalui DKUPP maupun Satgas Pangan sehingga kalau ada gejolak atau harga-harga yang tidak terkendali kita akan intervensi melalui subsidi harga maupun operasi pasar,” pungkasnya. (ndi/diy)
