Walikota Risma Perintahkan Pengawasan Izin Usaha Diperketat
“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Wali Kota Rism
SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginstruksikan kepada seluruh camat dan lurah agar memperketat pengawasan izin di tempat usaha. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat turun. Sehingga hal itu yang kemudian berdampak pada tingginya persaingan usaha di bawah.
“Kalau kemarin (sebelum pandemi) tidak ada masalah, kuenya 10 yang bisa dimakan. Misal jualan baju kondisi normal bisa 10 yang dijual, sekarang ini karena ada pandemi mungkin tinggal 7 sampai 5 atau sekitar 50 persen. Artinya kue itu semakin kecil yang dimakan,” kata Wali Kota Risma saat memberikan pengarahan kepada Kepala OPD dan Camat di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/9).
Ia menginstruksikan jajarannya agar masif melakukan kontrol pengawasan di lapangan. Terutama bagi pelaku usaha warga luar kota yang tidak memiliki izin berusaha. Langkah tersebut dilakukan agar warga Surabaya yang memiliki usaha bisa tetap berjalan.
“Jangan sampai kue yang 5-7 ini kemudian diserbu ini pula. Itulah kenapa saya minta tolong para camat, semua usaha tolong dicek izinnya. Kalau dia orang Surabaya kasih izin dia (gratis). Kalau yang dari luar kota tidak ada izinnya, No! Supaya kuenya ini bisa tetap dinikmati,” tegasnya.
Menurut Risma, Surabaya basisnya adalah jasa dan perdagangan. Sementara itu, sekitar 90 dari 100 persen usaha di Surabaya tergolong kecil dan menengah. Namun, permasalahannya adalah kota-kota di sekitar Surabaya sebagian besar adalah industri.
“Di sekitar kita itu ada kawasan industri yang dia berhubungan dengan ekspor. Kalau ekspor itu turun maka produktivitasnya ikut turun bahkan berhenti. Karena ekspor turun, sehingga terjadi PHK, atau pengurangan pegawai,” ungkapnya. Tentunya jika terjadi pengurangan pegawai atau PHK, maka hal itu berdampak pula pada menurunnya daya beli masyarakat. Sehingga menyebabkan persaingan dunia usaha di bawah akan semakin ketat.
Gandeng Distributor
Di acara itu, Wali Kota Risma juga membeberkan strategi agar kondisi ekonomi di Kota Pahlawan tetap stabil supaya terhindar dari resesi. "Dari data (ekonomi) kita masih positif. Saya tidak mau tren kita turun. Sektor ekonomi juga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.”
Dia berharap, para distributor membantu agar ekonomi tetap jalan. Minimal soal kebutuhan pangan. Jika tren perekonomian di Surabaya cenderung menurun, maka pemkot harus menyiapkan warga agar bisa survive menghadapi hal tersebut. Sebab, dampak yang ditimbulkan adanya resesi itu sangatlah besar. Di antaranya, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) perusahaan, pemberhentian ekspor, minimnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya tindakan kriminalitas.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Risma menginstruksikan jajarannya agar melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawan. Selain itu pula pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran juga masif dilakukan. “Karena itu saya minta ada staf yang pantau perekonomian untuk cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik, di luar HET (Harga Eceran Tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," tegasnya.
Namun demikian, langkah Wali Kota Risma dalam upaya mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya itu harus didukung pula oleh para stakeholder atau distributor. Terutama terkait ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari. Makanya, ia mendorong kepada distributor agar terus mendukung pemerintah untuk bersama-sama mengantisipasi hal tersebut.
Semua pihak harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya resesi di Surabaya. Terutama terkait ketersedian kebutuhan pokok sehari-hari. “Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah terutama minimal kebutuhan pokok. Sehingga ekonomi kita bisa berjalan baik,” pungkasnya. (ian/ns)