Soal Bansos, Anggota DPRD Kota Malang Kritisi Pendataan Pemkot Malang

Soal Bansos, Anggota DPRD Kota Malang Kritisi Pendataan Pemkot Malang
Ketua F-PKS DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Foto : Iwan Irawan/HARIAN BANGSA

MALANG, HARIANBANGSA.net -  Anggota DPRD Kota Malang yang juga Ketua Fraksi PKS, Trio Agus Purwono menilai, pendataan warga penerima bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 kurang terintegral dan update.

"Masih banyak warga terdampak belum tercover dalam bantuan sosial tersebut," ujar Trio Agus, Kamis (23/04).

Dia berharap Pemkot Malang dan Bank Jatim memberikan kebijakan tersendiri bagi warga penerima.  Mestinya menerima penuh sebesar Rp 300 ribu, tanpa ada endapan uang di tabungan sebesar Rp 20 ribu saat membuka tabungan baru.  Sifatnya adalah bantuan, warga tidak perlu dibebani lagi endapan uang di rekening.

"Kami berharap kepada pihak Pemkot Malang betul-betul bisa mengcover warga terdampak melalui Jaminan Pengamanan Sosial (JPS). Jangan sampai ada warga terdampak mengalami situasi mengkhawatirkan. Anggaran realokasi sudah kami persiapkan untuk disetujui, manakala dibutuhkan buat JPS,"ujar dia.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang H Achmad Wanedi menambahkan,  dia akan mendalami lebih lanjut masalah tersebut. Dia mengingatkan, saat ini rakyat sudah sangat susah, jadi tidak perlu dibebani masalah agar tidak bertambah susah.

"Mari kita dermakan kemampuan yang kita miliki secara tulus dan ikhlas, membangun soliditas dan kebersamaan peduli sosial pada situasi Covid-19,"papar dia.

Pihak ekskutif diwakili Kabag Humas M Nurwidianto menandaskan pencairan bansos tidak ada pemotongan biaya administrasi.  sedangkan soal pendataan, dilakukan Dinsos-P3AP2KB Kota Malang  sesuai dengan database warga pra sejahtera.  Data itu kemudian diverifikasi ulang untuk menerima bansos.
"Mengenai data kurang update, data bersifat itu dinamis dan sekarang terus berproses.  Sedangkan untuk bantuan pada kelompok PKL yang belum tersalurkan karena masih dilakukan verfikasi lebih lanjut. Kami menyadari dan mengakui, Pemkot Malang melihat akan ada peningkatan jumlah warga terdampak. Pemkot pun akan melanjutkan realokasi dalam mengantisipasi cakupan JPS, tetap secara verifikasi," pungkas Nurwidianto. (iwa/thu/ns)