Tekan Dampak Inflasi dan Beri Perlindungan Sosial Akibat Kenaikan BBM, Khofifah Siapkan Anggaran Rp 257 Miliar

Surabaya, HB.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak   inflasi dan  kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).  Peluncuran ini dilakukan di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9).

Gubernur Khofifah mengatakan program perlidungan sosial yang diluncurkan Pemprov Jatim ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa berbagai skema pembiayaan untuk program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.

 “Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.

“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegas  Gubernur Khofifah.

Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 600.000 per orang  untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp 2,4 miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 600.000,-. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.

Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot  dengan total anggaran sebesar Rp 64,147 miliar.

Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30.000 pelaku Usaha Mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 dengan Total bantuan sebesar Rp 18 miliar.

Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 Nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp 12,462 miliar.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar  di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.

Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp 3 miliar. Selain itu juga akan digelar  Pasar Pangan Murah di 20 Lokasi, Total Anggaran sebesar Rp 600 juta.

Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar. Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 Keluarga, dengan Total Bantuan sebesar Rp 80 miliar.

“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Secara khusus Gubernur Khofifah juga meminta Bupati/Walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.  (dev/ns)