Ayni Zuroh Kembali Memimpin DPC PKB Kabupaten Mojokerto
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto menggelar musyawarah cabang (Muscab), Minggu (7/3).
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto menggelar musyawarah cabang (Muscab), Minggu (7/3).
Dengan diawali mendengarkan pidato Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar secara virtual, proses rangkaian acara muscab DPC PKB di salah satu gedung di Trawas, Mojokerto berlangsung dengan kondusif, serta sesuai aturan protokol kesehatan Covid-19.
Dalam sambutannya secara virtual, Muhaimin Iskandar atau Gus Ami mengatakan, dia menyerukan semua jajaran DPW dan DPC harus profesional dalam memajukan dan mempertahankan kekuatan partai di masing masing daerah. Seluruh pengurus dan kader PKB harus dapat menjadi teladan yang baik bagi partai lain. Semua pengurus dan kader PKB harus bisa berintegritas baik dalam pengabdiannya kepada masyarakat luas.
"PKB terus memperjuangkan semua aspirasi rakyat, membela kepentingan seluruh masyarakat indonesia. Membangun partai yang Unggul dan Kader PKB harus lebih kompak dalam menjalankan pengabdian kepada semua lapisan masyarakat," jelasnya.
Hadirnya Ayni Zuroh memimpin kembali DPC PKB Kabupaten Mojokerto, diharapkan dapat meraih prestasi lagi, dengan menyumbangkan 10 kursi tahun lalu serta dapat mendongkrak perolehan suara partai di Pemilu 2024 mendatang.
"Kami secepatnya menggelar muskercab untuk menentukan program kerja dalam rangka menargetkan perolehan suara sebanyak banyaknya. Alhamdulillah, tahun kemarin, kita dapat memperoleh 10 kursi di DPRD Kabupaten Mojokerto. PKB akan terus memaksimalkan kinerja dalam pemilu tahun 2024,” kata Ayni Zuroh.
Ayni Zuroh yang terpilih sebagai ketua menyampaikan, dia bersama pengurus yang baru telah bertekad melaksanakan visi dan misi PKB. Di antaranya adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlul karimah.
PKB terus menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, serta menjunjung tinggi hak hak azasi manusia dan berkeadilan sosial.(ris/rd)