BHS Minta Perlintasan KA Dikelola Profesional

Cabup Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Dishub dan PT KAI mengelola perlintasan sebidang atau perlintasan rel kereta api (KA) secara profesional dan bagus.

BHS Minta Perlintasan KA Dikelola Profesional
Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengecek perlintasan KA di Banjarkemantren, Buduran, Senin (7/9).

Sidoarjo, HARIAN BANGSA.net - Cabup Sidoarjo Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta Dishub dan PT KAI mengelola perlintasan sebidang atau perlintasan rel kereta api (KA) secara profesional dan bagus. Alasannya, pengelolaan perlintasan sebidang bisa menyelamatkan nyawa, aset, dan keuangan publik.

"Lintasan sebidang ini arus lalu lintasnya sangat padat karena ada industri di Lingkar Timur. Harusnya perlintasan sebidang ini dikelola dengan profesional dan bagus," cetus BHS saat mengecek perlintasan sebidang di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Senin (7/9).

Cabup yang berpasangan dengan Cawabup M Taufiqulbar ini, mengapresiasi PT KAI Daop VIII Surabaya. Hal ini lantaran sudah memperbaiki plat baja yang ada di sekitar rel KA itu. Sehingga arus lalu lintas kendaraan dari timur, barat, utara dan selatan tidak terhambat. Selain itu, kendaraan saat melintas di atas rel KA bisa lebih cepat.

Hanya saja, infrastruktur yang disiapkan Dishub Sidoarjo, ada kerusakan. Di antaranya palang pintu saat ditutup tidak maksimal. Hal ini bisa menghambat kelancaran lalin di atas rel KA. Kedua lampu tanda kuning dan merah tidak menyala. Padahal lampu itu sangat penting. "Lampu tak menyala sudah hampir tiga bulanan. Termasuk palang pintunya juga sudah dilaporkan ke Dishub," beber BHS.

Selain itu, lampu merah untuk kendaraan dari utara dan selatan di jalur Frontage Road (FR) juga belum terpasang. Hal itu dapat memicu penumpukan di atas perlintasan KA sebidang itu. Bahkan di atas rel KA. Padahal, kendaraan tak boleh berhenti di atas rel KA. Karena itu, Dishub Sidoarjo harus segera memasang traffic light dan membenahi kerusakan palang pintu dan lampu peringatannya.

BHS menegaskan, beberapa hal itu harus dibenahi sebelum dirinya menjadi bupati. Sebab, arus kendaraan tidak boleh menumpuk di atas rel KA hingga membuat petugas kebingungan menutup palang pintunya.

"Apalagi petugas jaganya hanya satu orang. Standarnya minimal dua orang. Ini harus segera direalisasikan. Perlintasan ini arusnya sangat padat," tegas mantan anggota DPR RI ini.

Wakil Kepala Daop VIII Surabaya Dicky Eka Priandana menegaskan, seharusnya koordinasi Dishub dan PT KAI Daop VIII dimatangkan. Termasuk penyusunan SOP penjagaan perlintasan KA layaknya di Bojonegoro dan Lamongan. Di dua kabupaten itu, PT KAI dan Dishub menelurkan SOP yang dipakai petugas jaga. "Kami berharap Sidoarjo kalau ada Pak Bambang bisa cepat koordinasinya," cetusnya. (sta/rd)