Buka Musrenbang RKPD Jawa Timur Tahun 2022,  Gubernur Khofifah: Fokus  Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan SDM

Surabaya, HB.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2022 di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (15/4).

Musrenbang menjadi wadah mencapai kesepakatan dan pembentukan komitmen antar stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, sebanyak 38 Kab/Kota di Jawa Timur, telah melaksanakan Musrenbang RKPD Kab/Kota Tahun 2022 yang dimulai sejak tanggal 18-31 Maret 2021.

Forum yang juga digelar hiybrid dihadiri secara  virtual oleh Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad  Hudori Msi serta Dirjen Perimbangan keuangan Kemenkeu RI Astera Primanto Bhakti  serta  turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala BAPPENAS Dr. Vivi Yulaswati, Wakil Gubernur Jatim, Ketua DPRD Prov.Jatim, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, jajaran Forkopimda Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim, Sekda Prov. Jatim,  Bupati/Walikota di Jatim, serta jajaran instansi vertikal di Provinsi Jatim.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan agenda pembangunan nasional merupakan wujud dari komitmen terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

“Hal ini juga sebagai bentuk sinergitas pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai prinsip-prinsip pembangunan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, serta dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional Tahun 2022 yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka fokus pembangunan di Jatim Tahun 2022 akan diarahkan kepada pemulihan ekonomi serta pembangunan infrastruktur wilayah selatan Jatim, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), serta reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim bahkan nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan Jatim, tingginya kemiskinan pedesaan, angka kematian ibu dan bayi, dan lain sebagainya. Sehingga fokus di tahun 2022 yakni pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah selatan, kesehatan dan SDM ini kami harap bisa betul-betul membuat tagline Jatim Bangkit dapat terlaksana,” katanya.

Menurutnya, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di Tahun 2022, terdapat tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim yakni pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan Infrastruktur, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.

“Kemudian juga peningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur,”terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jawa Timur, seperti tertuang dalam Perpres No.80 Tahun 2019, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terintegrasi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

“Total proyek percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur sejumlah 218 proyek dengan nilai investasi mencapai ?Rp 294,34 Triliun. Kami harap hal ini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mengungkit percepatan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di ?Jawa Timur,” harapnya.

Sementara itu, beberapa capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019-2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga 2019 tetap tumbuh dengan kualitas pertumbuhan yang semakin baik dan berada diatas capaian nasional.

“Meskipun di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja perekonomian Jatim masih tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan posisi Jatim sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta, serta mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 persen, terbesar kedua setelah DKI Jakarta,” kata Khofifah.

Sedangkan di tingkat kemiskinan, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Jawa Timur mencapai 11,46 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 4,58 Juta jiwa. Hal ini merupakan akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat pengeluaran perkapita masyarakat.

“Namun dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah mampu mencegah tingkat kemiskinan di Jawa Timur menjadi lebih dalam,” katanya.

Melalui forum Musrenbang ini Khofifah berharap dari penyampaian rancangan tema dan prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2022 tersebut, akan didapat saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah dengan didampingi Wagub Emil turut menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Untuk penghargaan Kabupaten Terbaik, Terbaik I diraih Kabupaten Situbondo, Terbaik II diraih Kabupaten Tulungagung, dan Terbaik III diraih Kabupaten Malang.

Untuk Kota Terbaik, Terbaik I diraih Kota Surabaya, Terbaik II diraih Kota Malang, dan Terbaik III diraih Kota Mojokerto.

Lebih lanjut dalam kesempatan ini juga dilakukan Penandatanganan Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh 16 Bupati/Walikota yakni Kab. Pamekasan, Kab. Jombang, Kab. Bojonegoro, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, dan Kab. Sampang. Kemudian Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kota Madiun, Kab. Ponorogo, dan Kab. Magetan. Penandatangnan ini disaksikan langsung Gubernur Khofifah, Wagub Emil, dan Kepala Perwakilan BI Jatim. (dev/ns)