Dukung PPKM Darurat untuk Keselamatan Warga, DPRD Surabaya Terapkan WFH 100 Persen

Surabaya, HB.net - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021, tidak ada aktivitas dan kegiatan apa pun di Kantor DPRD Surabaya. Baik anggota dewan, staf, pegawai, dan semua petugas bekerja dari rumah.

Sebanyak 100 persen semua Work from Home. Tidak hanya pimpinan yang bekerja dari rumah, semua anggota dewan, PNS, pekerja kontrak, semuanya WFH selama masa PPKM Darurat dua minggu.

"Semua pekerjaan kami pindahkan ke rumah. Rapat-rapat kami gelar secara virtual. Semua dalam status bekerja di rumah," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Senin (5/7).

Keputusan 100 persen WFH itu adalah keputusan rapat virtual Badan Musyawarah. Semua sepakat para pimpinan dan ketua komisi bahwa tugas dewan menyesuaikan aturan PPKM Darurat. DPRD Kota Surabaya juga tidak melakukan kegiatan kunjungan kerja ke daerah atau instansi pemerintah lain. DPRD ini juga tidak menerima kunjungan kerja dari daerah-daerah lain.

Namun, ada beberapa Petugas khusus di Gedung DPRD disiagakan sebagai penjaga kantor. Ada beberapa pegawai untuk melayani surat-menyurat. Seluruh ruangan yang kosong disemprot disinfektan, baik di gedung lama maupun gedung baru DPRD.

“DPRD mendukung penuh PPKM Darurat demi keselamatan masyarakat. Kami berharap semua berada di rumah. Tapi tetap aktif mengerjakan kerja-kerja kantor. Tidak perlu berada di luar rumah,” kata Adi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan bahwa penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan.

Namun ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas.

"DPRD Surabaya 100 persen WFH. Semoga perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen. Kecuali pelayanan publik bisa WFH 25%. Semoga PPKM ini bisa menurunkan lonjakan covid," kata Reni.

Menurutnya, langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran Covid-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan bed di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah over kapasitas.

”Banyak yang melaporkan, rumah sakit yang ada di Surabaya sudah tidak menampung, demikian juga dengan jumlah nakes yang tidak memadai dengan banyaknya pasien, sehingga kasus kematian kian hari kian bertambah,” katanya.

Dengan kondisi semacam itu, kata dia, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, kata dia, namun semua elemen berkerja secara WFH. ”Paling nanti ada petugas keamanan berjaha tiga atau empat orang, harapanya bisa mencegahg penularan Covid-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid,” kata dia.

Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan, kata dia, bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab, kata dia, rapat-rapat nantinya baik rapat komisi, rapat fraksi dan rapat paripurna akan dilakukan via online.

Gedung DPRD Surabaya menerapkan WFH 100 pesen selama PPKM Darurat

Selain menerapkan sistem WFH, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (Kunker) dan tidak menerima tamu kunjungan kerja selama PPPKM Darurat. ”Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan,” katanya.

Dia berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam instruksi Mendagri dan SE Walikota Surabaya. Terkecuali, kata dia, sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25%.

”Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus covid-19 yang makin merajalela hingga RS penuh, beberapa IGD RS tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran,” katanya.

Dia menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM darurat ini.  ”Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama kita jaga kota Surabaya yang kita cintai bersama ini,” katanya. (lan/ns)