Inapro 2020 Dorong Akses Pasar UMKM
Provinsi Jawa Timur berupaya mendorong akses pasar bagi ratusan perusahaan di Jatim. Terutama sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui pameran Indonesian Product Expo (Inapro) 2020.
Surabaya, HARIAN BANGSA.net - Provinsi Jawa Timur berupaya mendorong akses pasar bagi ratusan perusahaan di Jatim. Terutama sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui pameran Indonesian Product Expo (Inapro) 2020.
Pameran yang dibuka oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ini, berlangsung di Grand City pada 19-22 November 2020, akan memamerkan produk-produk buatan Indonesia yang berkualitas.
Ada sekitar 121 perusahaan yang akan ikut meramaikan pameran. Selain itu, Kadin Jatim juga telah menyediakan sekitar 12 booth untuk UMKM binaan. Di setiap boothnya bisa diisi sekitar 30 hingga 50 UMKM. Pameran juga ditujukan untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual dari dalam negeri.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan, pihaknya berkomitmen kuat untuk terus membantu menggerakkan kembali ekonomi Jatim yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.
"Pameran ini diharapkan mampu secara konkret mendukung konsep gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 14 Mei 2020," katanya.
Adik juga berharap pameran ini memberi sentimen positif dalam rangka memperkuat potensi ekonomi domestik, serta mendorong konsumsi masyarakat khususnya terhadap produk-produk lokal.
"Kadin Jatim optimistis terhadap prospek pemulihan ekonomi ke depan. Karena jika kita lihat data triwulan ke triwulan, ekonomi Jatim sudah tumbuh 5,89 persen pada triwulan III-2020 jika dibandingkan dengan triwulan II-2020," tuturnya.
Dalam kesempatan sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kadin Jatim dan Pemprov Jatim tentang pengembangan ekonomi setempat.
Di kesempatan yang berbeda gubernur Jatim berharap pelaku-pelaku UMKM, koperasi, Kadin, kemudian seluruh elemen akan bisa mengonsolidasikan, terutama bupati dan walikota. Sektor-sektor yang masuk skala mikro mesti teridentifikasi, supaya kalau mereka ingin mengakses BBJ mereka bisa lebih mudah dan lebih cepat. (dev/rd)