Pemkab Gelar Rakor Tekan Kemiskinan di Probolinggo

Rakor yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dilaksanakan untuk memberikan penekanan lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim, sehingga nantinya capaian kemiskinan ekstrim di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan yang signifikan.

Pemkab Gelar Rakor Tekan Kemiskinan di Probolinggo
Pj Bupati Probolinggo saat membuka Rakor.

Probolinggo, HB.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo di ruang Probolinggo Region Invesment Center (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo.

Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, S.Sos., M.Si, hadir beserta Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Plt. Inspektur Kabupaten Probolinggo Santiyono dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi.

Rakor yang melibatkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dilaksanakan untuk memberikan penekanan lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim, sehingga nantinya capaian kemiskinan ekstrim di Kabupaten Probolinggo terus mengalami penurunan yang signifikan.

Dengan adanya rakor TKPK, selain menurunkan kemiskinan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman dan tentram.

Pj. Bupati Ugas saat membuka rakor menjelaskan, masih ada 3 tahapan yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan pemadanan data hasil verval dengan aplikasi Sasmita, baik proses penghapusan dan pemutahiran data keluarga yang dinyatakan masih miskin ekstrim dengan meliputi identitas keluarga, anggota keluarga, aset dan perumahan serta indikator-indikator lainnya.

“Selain itu, lakukan inventarisasi jenis bantuan yang telah diterima oleh keluarga miskin ekstrim, dan lakukan advokasi untuk mengusulkan keluarga miskin ekstrim, agar memperoleh bantuan dan lakukan pendampingan, harapannya keluarga miskin jangan sampai tidak memperoleh bantuan, baik dari dana APBDes, APBD maupun APBN,” terangnya. (ndi/diy)