Protes Bansos, Demo Tunggal

Jombang, HARIAN BANGSA.net - Seorang warga di Kabupaten Jombang nekad turun jalan guna memprotes pembagian bantuan sosial (Bansos), yang ditujukan bagi warga yang terdampak Covid-19.

Ia adalah Zainuri (50), warga Dusun Sugihwaras, Desa Bandung Kencur, Kecamatan Diwek. Sambil berjalan, dirinya menyampaikan keluhannya dengan membawa poster yang dipampang di tubuhnya berisi protes pada pihak pemerintah desa (Pemdes) setempat.

Laki-laki paro baya yang tiap harinya berprofesi sebagai tukang pijat tersebut mengeluhkan lambatnya pendataan bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Dia juga mengeluhkan kinerja perangkat desa setempat.

“Kalau jadi perangkat jadilah perangkat yang benar-benar tahu. Seperti pembagian ini harus riil. Paling tidak dari RT ada sosialisasi. Saya dari awal tidak pernah dimintai kartu keluarga (KK),” ucap Zainuri pada sejumlah jurnalis, Senin (6/7).

Meski melakukan protes, Zainuri tetap mengambil uang bansos tersebut. Bahkan uang bansos yang nominalnya Rp 200 ribu. Rencananya akan diberikan pada pemuda desa setempat.

“Kemarin istri saya yang bilang jika uangnya diambil buat liwetan (makan-makan) anak-anak yang di warung. Rencananya habis Isya nanti liwetannya,” tuturnya.

Ketika disinggung mengapa uang bansos tersebut diberikan pada orang lain, dia mengaku bahwa uang bansos APBD provinsi tersebut nominalnya terlalu kecil. Lebih lanjut, Zainuri mengklaim bahwa sebetulnya ia lebih layak untuk mendapatkan bantuan yang tahap pertama.

“Bantuan ini tidak layak, karena saya ini terlambat. Harusnya bantuan yang awal,” pungkas Zainuri, yang juga memiliki usaha warung.

Sementara itu, Kades Bandung Kencu, Mukhtarom mengatakan bahwa pihak pemdes sudah melakukan pendataan terhadap warga terdampak Covid-19. Jumlahnya mencapainya 1.900 orang. Bahkan warga terdampak yang satu KK juga didata. Namun setelah keluar surat edaran yang tidak memperoleh bansos,  maka data dirubah, sehingga menjadi 881 orang.

“Bansos dibagi jadi tiga, yakni bansos Kemensos, ada pemkab, dan ada BLT-DD. Untuk bansos Kemensos itu ada sekitar 734 orang ini. Kita nggak ikut memilih. Itu langsung dari Kemensos,” ungkapnya.

Masih menurut keterangan Mukhtarom, bahwa untuk sisanya itu dberikan bansos lain. Dan dari situlah awal munculnya permasalahan. “Awalnya sempat ramai, sehingga ada penambahan. Ini tambahan, sehingga ada yang pertama nggak dapat, yang kedua dapat. Bantuan ini yang kedua tambahan jumlahnya 96 orang, sumbernya dari provinsi,” terangnya.

Saat ditanya soal pendataan yang tidak tepat sasaran, kades mengaku sudah melakukan pendataan sesuai dengan prosedur dan melibatkan RT maupun kepala dusun (Kasun) setempat. Namun jika ada protes seperti ini lagi, pemdes akan berusaha tetap mengakomodir. Dengan catatan menggunakan data usulan dari RT maupun kasun.

“Data pengajuan kita banyak dan dipotong, dan kata Pak Camat nanti diikutkan untuk yang tambahan (bansos yang lain). Kita ini sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada demo ya kita terima saja. Dan tetap kita akan masukkan. Tapi ini nanti tergantung pada RT dan kasun untuk memilih warga penerima bansos,” pungkasnya.(aan/rd)