Ratusan Sopir Truk Unjuk Rasa Tuntut Penertiban Muatan Material
Menurutnya, pandangan para sopir sangat sederhana yakni kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum di Banyuwangi. Pihaknya menolak keras penertiban secara kedaerahan, karena itu bisa menyebabkan para sopir dump truk dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar.
Diyah nisa
Sep 20, 2021 07:19
0
Banyuwangi, HB.net - Para sopir truk Asosiasi Armada Material Banyuwangi (AMBI), beserta pengusaha material se-Kabupaten Banyuwangi melakukan unjuk rasa dengan mendatangi Kantor Bupati Banyuwangi, Senin (20/9).
Korlap Aksi, Gus Ridwan menyampaikan, akibat muatan material secara berlebihan membuat jalanan tidak lagi mampu menahan beban kendaraan. "Sehingga menjadi ambles, berlubang dan rusak sana sini. Khususnya di wilayah yang memiliki area tambang galian C," tegasnya saat membacakan surat kepada Bupati Banyuwangi.
Menurutnya, pandangan para sopir sangat sederhana yakni kurangi jumlah muatan secara menyeluruh di seluruh wilayah hukum di Banyuwangi. Pihaknya menolak keras penertiban secara kedaerahan, karena itu bisa menyebabkan para sopir dump truk dan para pengusaha angkutan material mengalami kerugian yang sangat besar.
"Mereka hanya meminta semua proyek infrastruktur pemerintah wajib menggunakan dimensi standar yang diizinkan oleh undang-undang," ucapnya.
Kemudian, tertibkan dimensi bak kendaraan armada material se-Kabupaten Banyuwangi, perintahkan para bawahan Bupati Banyuwangi. “Maka jalan akan lebih awet dan tahan lama, APBD akan hemat bisa dialihkan untuk kemanfaatan lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, serta perusahaan mitra kerja pemerintah, supaya tidak memaksa mereka melakukan pelanggaran.
"Karena tekanan, merekalah yang hanya menerima kendaraan yang overload dan over dimensi, adalah penyebab utama semua persoalan kerusakan di jalan, mahalnya perawatan kendaraan, dan konflik horizontal masyarakat sekitar wilayah galian C," ungkapnya.
Pihaknya memohon kepada Bupati Banyuwangi agar menyampaikan kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menindak armada yang melebihi kapasitas standar.
"Kami meyakini dukungan pemerintah melalui penerapan penegakan hukum yang benar dan adil, khususnya dalam persoalan ini pasti akan berdampak pada terwujudnya atmosfir bisnis material yang sehat dan baik secara berkesinambungan," lugasnya.
Aksi mereka akhirnya mendapat tanggapan pihak Pemkab Banyuwangi. Perwakilan mereka diterima Plt Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, Dwi Yanto, dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman (DPU CKPP) Banyuwangi, Danang Hartanto, serta perwakilan pejabat terkait di ruang mediasi. (guh/diy)
