Banyuwangi Optimalkan Peran Ribuan Kader dan Tim Pendamping Keluarga

Kepala Dinas Sosial PPKB, Henik Setyorini, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya.

Banyuwangi Optimalkan Peran Ribuan Kader dan Tim Pendamping Keluarga
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan bantuan pulsa kepada TPK.

Banyuwangi, HB.net - Upaya Pemkab Banyuwangi  menurunkan stunting dilakukan secara keroyokan. Pencegahan dan penanganannya melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.

“Deteksi dini terhadap resiko stunting terus kita masifkan. Keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan penemuan potensi stunting di masyarakat, sehingga semakin awal ditemukan, akan semakin cepat dilakukan intervensi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani beberapa waktu lalu. 

“TPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang terindentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Jadi mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” imbuhnya.

Banyuwangi sendiri memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.

“Pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Kalau ditemukan resiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat,” kata Ipuk.

Kepala Dinas Sosial PPKB, Henik Setyorini, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya.

Secara berkala, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. “Data teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah,” ujar Henik.

Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun, dari APBN. “Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp. 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” papar Henik. (guh/diy)