Tekan Inflasi, Pemprov Jatim Operasi Pasar di 25 Titik , BPS Nilai Langkah Tepat
"Sangat tepat program dari ibu Gubernur bagaimana agar pengendalian harga ini dan daya beli masyarakat bisa tercipta," kata Dadang Hardiwan.
Surabaya, HB.net - Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk menahan gejolak harga mendapat apresiasi dari BPS Jatim.
"Strategi ini adalah langkah yang tepat," kata Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan pada wartawan, Minggu (25/9/22).
Pasalnya dengan langkah tersebut akan mampu menciptakan daya beli masyarakat. Ia mengungkapkan naiknya harga BBM pada 3 September yang lalu berdampak pada inflasi di Jawa Timur.
"Sangat tepat program dari ibu Gubernur bagaimana agar pengendalian harga ini dan daya beli masyarakat bisa tercipta," kata Dadang Hardiwan.
“Sebab bicara soal inflasi ada 11 kelompok pengeluaran masyarakat, yang paling banyak terdampak akibat harga BBM adalah bahan makanan makanan jadi kemudian juga transportasi. Yang paling bergejolak adalah volatile food. Maka ini sangat tepat program Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melepas keberangkatkan truk yang membawa aneka sembako yang akan dijual dalam program Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim di 25 titik pasar di 8 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Diberangkatkan dari Gedung Negara Grahadi, puluhan truk tersebut akan menuju 25 pasar yang menjadi titik sampling BPS.
Yaitu ke Pasar Mangli dan Pasar Kreongan di Kab. Jember; lalu Pasar Jajag, Pasar Genteng 1, Pasar Blambangan, Pasar Rogojampi, Pasar Banyuwangi di Kab. Banyuwangi; dan Pasar Anom Baru, Pasar Bangkal Kab. Sumenep, Pasar Besar, Pasar Belimbing, dan Pasar Dinoyo di Kota Malang.
Selain itu juga ke Pasar Wonokromo, Pasar Genteng, Pasar Pucang Anom, Pasar Soponyono di Kota Surabaya; Pasar Wonoasih dan Pasar Baru di Kota Probolinggo; Pasar Setono Betek dan Pasar Pahing di Kota Kediri; serta Pasar Sleko dan pasar Besar di Kota Madiun.
Gubernur Khofifah menegaskan, Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim sengaja digelar sebagai bagian dari upaya Pemprov Jawa Timur mengendalikan inflasi, menstabilkan harga bahan pokok, meningkatkan daya beli masyarakat dan membantu meringankan beban masyarakat setelah kenaikan harga BBM.
“Ada Rp 257 Miliar program perlindungan sosial yang disiapkan Pemprov Jatim. Sebagian untuk Operasi Pasar dan Pasar Murah. Karena di tengah kenaikan harga BBM, masyatakat butuh penguatan daya beli,” tegas Gubernur Khofifah.
Dirut PT JGU Mirza Muttaqien menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah karena telah melibatkan PT. Jatim Grha Utama (JGU) Perseroan untuk melaksanakan operasi pasar lumbung pangan Jatim untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat dampak kenaikan BBM.
Ia menyebut kelebihan Operasi Pasar Lumbung Pangan Jatim adalah sharing beban pembiayaan kegiatan. Sementara pembelian komoditas bersumber dari sinergi antar BUMD yaitu PT. JGU dan PT. Bank Jatim. Ongkos angkut dan operasional berasal dari APDB Jatim.
"Di setiap titik pasar disediakan komoditas dengan harga yang lebih murah dari harga pasar karena sebagian besar komponen dibiayai oleh APBD Pemprov Jatim," ucap Mirza. (dev/ns)