Bapenda Jatim Jadi Ujung Tombak Pendapatan Daerah

Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengapresiasi kontribusi serta kinerja seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim termasuk 35 UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) di kabupaten-kota di-Jatim.

Apresiasi itu disampaikannya saat menghadiri malam resepsi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang digelar di Kantor Bapenda Jatim, Surabaya, Sabtu (2/11) malam.

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, Bapenda adalah ujung tombak atau agen terdepan sekaligus tulang punggung dalam memperoleh pendapatan bagi Pemprov Jatim. Hingga Oktober 2024, diperoleh penerimaan sebesar Rp 15,7 triliun atau mencapai 90,99 persen dari target APBD yang ditetapkan,  yaitu Rp17,2 triliun.

"Tinggal Rp2 triliun lagi. Dalam waktu dua bulan saya yakin pasti akan lebih dari target. Belum pernah Bapenda kurang dari target 100  persen, selalu lebih dari itu," tegas Adhy optimis.

Atas capaian tersebut, Pj Gubernur Adhy juga mendukung langkah Bapenda Jatim untuk memberikan apresiasi bagi seluruh mitra kerja, UPT di daerah, para wajib pajak hingga para staf Bapenda Jatim yang sudah purna tugas.  Apresiasi berupa penghargaan hingga undian hadiah umrah dan sepeda motor disebutnya sebagai wujud terima kasih dan upaya untuk menghargai para pelaku sejarah di balik kesuksesan Bapenda selama 62 tahun.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Utamanya kepada mitra dan UPT atas dedikasinya dalam mencapai target. Serta para pelaku sejarah Bapenda Jatim yang turut serta dalam upaya menjaga kestabilan pendapatan daerah selama ini," ungkapnya.

Selain itu, Adhy juga mengapresiasi berbagai upaya transformasi teknologi yang dilakukan oleh Bapenda Jatim. Dimulai dari mesin besar di masa lampau, kemudian beralih ke mesin ATM hingga pembayaran digital melalui QRIS yang saat ini berkolaborasi dengan Bank Jatim.

Pemprov Jatim disebutnya akan mendapatkan pungutan dari jenis pajak baru, yaitu pajak alat berat (PAB) dan ppsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pemprov berhak atas 25 persen dari pajak terutang untuk sektor MBLB yang sebelumnya dipungut oleh pemkab-pemkot.

"Walaupun terkesan sedih karena adanya potensi kehilangan Rp 4,1 triliun, saya kira kita akan optimalkan dari sektor dan pajak lain. Inilah yang jadi tantangan tersendiri untuk kita bersama dalam mencari sumber pendapatan yang lain," jelasnya.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Bapenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan, fokus utama dalam HUT ke-62 ini adalah melakukan regenerasi di seluruh bagian Bapenda Jatim hingga ke 35 UPT PPD. Hal tersebut sejalan dengan tema besar yang diusung, yaitu Pertumbuhan Pesat, Bersinergi, dan Regenerasi.

Menurut pria yang juga menjabat pj. sekda Provinsi Jatim, di tengah kondisi potensi penurunan PAD Jatim di tahun 2025, regenerasi merupakan proses vital untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya Bapenda Jatim terus berkesinambungan. "Dengan potensi kehilangan Rp 4,1 triliun, menjadikan kita harus bekerja lebih keras untuk mencari potensi pendapatan lainnya guna terus mendukung berbagai program pemerintah provinsi yang akan datang maupun pemerintah pusat," pungkasnya. (dev/rd)