Demo UU TNI, Hampir Dua Ratus Mahasiswa Geruduk DPRD Tuban

Tuban, HB.net - Hampir dua ratus mahasiswa menggeruduk Kantor DPRD Tuban, pada Rabu (26/3/2025). Mereka menuntut kepada pemerintah agar mencabut UU TNI, Sahkan RUU perampasan aset serta meminta kepada penguasa agar stop merusak negeri kami.

"Aliansi mahasiswa menolak adanya Undang-Undang atas perubahan UU nomor 34 tahun 2024 tentang UU TNI dan perubahan UU TNI melegitimasi praktik dwifungsi ABRI," kata Korlap aksi Ahmad Wafi Amrillah kepada pada wartawan.

Ia menambahkan, pengesahan perubahan UU TNI ini dilakukan atas dasar ambisi DPR RI dan Presiden. Hal ini tentu akan menarik kembali TNI kedalam peran sosial politik bahkan ekonomi bisnis dimasa orde baru. Sedangkan, terkait dokumen TAP MPR VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI/Polri telah disadari kekeliruan di masa lalu. Bahwa peran sosial politik dalam ahli dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI/Polri.

"Adapun yang kita soroti yakni persoalan  perpanjangan masa pensiun ini justru menambah persoalan penumpukan perwira non-job," paparnya.

Disisi lain, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira TNI aktif ini mengancam supremasi sipil, menggerus profesionalitas dan independensi TNI. Selanjutnya, membuka ruang intervensi ke wilayah Politik keamanan negara. Terlebih perubahan ini dilakukan secara tidak terbuka.

"Urgensi tidak jelas ini mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi publik bermakna," imbuh Wafi.

Sementara itu, yang melakukan aksi ini merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus. Ada pula aliansi mahasiswa terdiri dari organisasi ekstra kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), dan BEM IANU serta BEM Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.

Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa menolak tentang Undang-Undang atas perubahan UU nomor 34 tahun 2024 tentang UU TNI dan perubahan UU TNI melegitimasi praktik dwifungsi ABRI, serta minta disahkan UU perampasan aset yang dilaksanakan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.

Aksi ratusan mahasiswa ini juga dilakukan teatrikal membawa property berbentuk Pocong. Kemudian, memakai gambar Presiden Republik Indonesia yang turut diberikan kepada Ketua DPRD Tuban Sugiantoro fraksi Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Tuban H.Miyadi fraksi Partai PKB dan Wakil Ketua DPRD Tuban Andik Hartanto Fraksi PDI yang kebetulan hadir dalam aksi tersebut.

Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan, segala tuntutan dari aliansi mahasiswa telah diterima dan akan disampaikan ke DPR RI. Karena  UU TNI tersebut merupakan produk dari DPR RI bukan DPRD Tuban.

"Nantinya semua tuntutan yang disampaikan akan kami teruskan ke DPR RI," pungkasnya. (wan/ns)