Polisi Militer TNI Gelar Upacara Gaktib dan Yustisi
Polisi Militer TNI kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib.
rizki
Feb 10, 2025 05:10
0
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Polisi Militer TNI kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib. Salah satunya dengan upacara Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi TNI tahun anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kodam V Brawijaya, Surabaya. Senin (10/2).
Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) V Brawijaya Brigadir Jenderal TNI Terry Tresna Purnama. Dalam kesempatan itu, Ia membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa operasi ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, melainkan langkah konkret dalam menjaga ketertiban dan kehormatan TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.
"Operasi gaktib dan yustisi bukan sekadar rutinitas. Ini adalah komitmen kita untuk menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan TNI. Kita adalah garda terdepan pertahanan negara, dan itu hanya bisa dijalankan dengan profesionalisme dan integritas tinggi," tegas Brigjen Terry Tresna.
Menurutnya, penegakan disiplin dalam tubuh TNI bukan hanya soal aturan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Brigjen Terry Tresna menekankan bahwa operasi ini harus dilakukan dengan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif. Setiap prajurit diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran pribadi untuk mematuhi aturan.
"Jaga kehormatan diri, satuan, dan institusi. Waspada, disiplin, dan jangan pernah menyalahgunakan kewenangan. Karena TNI yang kuat adalah TNI yang taat hukum," pesannya.
Kepada seluruh peserta upacara, kasdam berpesan, Polisi Militer TNI sebagai aparat penegak hukum internal, diharapkan menjadi teladan. Mereka harus bertindak profesional, transparan, dan akuntabel dalam setiap langkahnya. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua prajurit, dari pangkat terendah hingga tertinggi, harus memiliki kesadaran hukum yang sama. (dev/rd)
