Kebijakan Swasembada Pangan dan Air Pemerintah Berada di Jalur Yang Benar
Maidah
Mar 10, 2025 04:01
0
Jakarta, HARIAN BANGSA-Peluang Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2027 semakin terbuka. Negara ini berpotensi mengulang keberhasilan swasembada beras seperti pada 1984, didukung luasnya sumber daya lahan, kemajuan teknologi pertanian, dan insentif pemerintah bagi petani.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan swasembada pangan pada 2027.
"Saya optimistis target ini tercapai. Yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di Indonesia," ujarnya.
Indonesia memiliki 191,09 juta hektare lahan, dengan sekitar 9,44 juta hektare lahan basah nonrawa serta 31,12 juta hektare lahan rawa.
Dari jumlah itu, sekitar 12,23 juta hektare dapat dimanfaatkan untuk pertanian produktif.
"Kalau kita bisa mengoptimalkan satu juta hektare lahan rawa saja, dampaknya sangat besar," kata Sarwo.
Jika hingga tiga juta hektare tambahan dapat dimanfaatkan, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi 400-500 juta penduduk.
Sarwo juga menyoroti potensi lahan kering seluas 144 juta hektare yang dapat mendukung ketahanan pangan, terutama jika teknologi desalinasi diterapkan untuk mengubah air laut menjadi air tawar bagi irigasi pertanian. "Jika teknologi ini diterapkan luas, Indonesia semakin kuat dalam ketahanan pangan," tambahnya.
Direktur Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Dhani Gartina, menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung berbagai program strategis, termasuk penguatan sistem irigasi dan optimalisasi teknologi pertanian.
"Dengan penguatan irigasi dan pompanisasi, swasembada pangan bisa segera terwujud," katanya.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa'adah, menilai Presiden Prabowo bergerak cepat dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Irigasi.
"Pak Presiden gercep. Ini bukti keseriusan beliau dalam mewujudkan swasembada pangan," ujarnya.
Menurut Rina, penerbitan Inpres tersebut sangat tepat karena irigasi adalah faktor kunci keberlanjutan pertanian.
"Audit Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan 46 persen irigasi pertanian mengalami kerusakan, sementara 30,6 persen petani tidak memiliki akses irigasi," jelasnya.
Data Badan Pangan Nasional mencatat kebutuhan beras nasional 2025 sekitar 30,975 juta ton, sementara produksi diperkirakan 32,291 juta ton. Namun, alih fungsi lahan mengurangi luas sawah.
"Inpres Irigasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi beras nasional dan mempercepat swasembada pangan secara berkelanjutan," tegas Rina.(mid/ns)
