BNPB Gelar Simulasi Antisipasi dan Cegah Bencana Erupsi Gunung Bromo

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional layanan sistem peringatan dini bencana letusan gunung api tahun anggaran 2023 di Kabupaten Probolinggo.

BNPB Gelar Simulasi Antisipasi dan Cegah Bencana Erupsi Gunung Bromo
Anggota DPR RI, Anisa Syakur saat memberikan bantuan ke BPBD.

Probolinggo, HB.net - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Peringatan Dini Deputi Bidang Pencegahan bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo melakukan gladi atau simulasi sistem peringatan dini bencana antisipasi erupsi Gunung Bromo di Rest Area Cemorolawang Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura.

Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional layanan sistem peringatan dini bencana letusan gunung api tahun anggaran 2023 di Kabupaten Probolinggo. Simulasi peringatan dini ini adalah bagian penguatan respon bagi masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunungapi Bromo.

Simulasi peringatan dini ini diikuti 70 orang, terdiri dari Tim Siaga Bencana Desa, perwakilan OPD/BPBD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan serta perangkat desa, perwakilan Forkopimka dan perwakilan PVMBG.

Kegiatan ini dilakukan berupa pemasangan instrumentasi alat peringatan dini bencana letusan gunung api dan peningkatan kapasitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah/desa dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Dalam kegiatan tersebut diserahkan secara simbolis Instrumentasi Peringatan Dini Bahaya Letusan Gunungapi oleh anggota Komisi VIII DPR RI Anisa Syakur berupa alat komunikasi radio kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief.

Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Evaluasi BNPB dr Rucky Nurul Wursanty Dewi, mengatakan, simulasi bencana dilakukan sebagian besar berfokus pada pengelolaan dan respon informasi peringatan dini bencana.

“Output kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan respon terkait informasi peringatan dini bencana serta mendapatkan masukan perbaikan dalam sistem peringatan dini bencana beserta rencana evakuasi yang didasari oleh evaluasi gladi,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief berharap, ke depan ada bantuan dan support dari Komisi VIII DPR RI dan BNPB terkait dengan sarpras, khususnya berupa mobil sehingga semuanya bisa dilakukan secara maksimal. “Semoga ini bisa menjadi embrio dan pilot project dalam penanganan bencana khususnya di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (ndi/diy)