Capaian Perhutanan Sosial Jatim Paling Tinggi di Pulau Jawa
Jatim juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbut yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa.
Tuban, HB.net - Provinsi Jawa Timur (Jatim) menempati posisi puncak dalam capaian perhutanan sosial di Pulau Jawa. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, prosentase luasan yang telah terealisasi yakni sebesar 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektar area.
Jatim juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbut yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa. Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jatim menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.
Jumlah petani penggarap Jatim menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.
Sebagai perbandingan, capaian perhutanan sosial Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,85 persen, Jawa Barat sebesar 13,56 persen, Banten sebesar 6,82 persen dan DIY sebesar 0,58 persen. Sedangkan dalam hal penerbitan SK, Provinsi Jawa Barat mencapai sebesar 20,34 persen, Jawa Tengah sebesar 13,77 persen, DIY sebesar 7,04 persen dan Banten sebesar 4 persen. Adapun dalam hal jumlah petani penggarap, Jawa Barat sebesar 11,66 persen, Jawa Tengah sebesar 11,13 persen, Banten sebesar 6,20 persen dan DIY sebesar 2,85 persen.
“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban, Kamis (28/10).
“Lewat program ini kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.
“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” tambahnya lagi.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Presiden R.I. Tak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 Kg kepada 4 kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial "Putramu", Kelompok Masyarakat "Fasko", Kelompok Masyarakat "Cahaya Al-Khoirot" dan LMDH "Wono Jalasi". (dev/diy)