DPMD Jatim Beri Pelatihan Pengelolaan Keuangan Untuk Perangkat Desa
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dianggap sangat penting karena para aparatur desa mengelola dana pembangunan dengan nilai yang tak sedikit.
Diyah nisa
Dec 13, 2021 10:34
0
Surabaya HB.net - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa kepada para aparatur desa se-Jatim selama 3 hari di Kota Batu.
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dianggap sangat penting karena para aparatur desa mengelola dana pembangunan dengan nilai yang tak sedikit.
Dalam 6 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2021, APBN telah mengalokasikan Rp 400,65 triliun lebih untuk 74.961 desa diseluruh indonesia. Besaran dana desa untuk 7.724 desa di Provinsi Jatim dalam kurun waktu yang sama telah mencapai Rp 42,535 triliun.
Besaran dana tersebut diluar dari dana yang dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bantuan Keuangan/Kota serta Bantuan Keuangan Desa yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Jatim.
"Oleh karenanya peningkataan pengetahuan dan wawasan para aparat instansi permerintah terkait dan perangkat desa pengelola pemerintahan dalam hal ini pengelola keuangan desa, merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan," kata Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jatim Soekaryo SH MH dalam sambutan tertulisnya, Senin (13/12).
Keuangan desa merupakan isu strategis pada 6 tahun terakhir ini selalu diangkat dalam forum pembangunan di setiap jenjang pemerintahan mulai pusat, provisi, dan Kabupaten/Kota bahkan di desa. Hal ini merupakan konsekuensi dari implementasi pelaksanaan Undang-undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
"Pengalokasian Dana Desa dalam APBN sejak tahun 2015 dan terus meningkat dari tahun ketahun menunjukan begitu seriusnya negara kita dalam meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa dan upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat dengan lebih maksimal dilaksanakan," terang Soekaryo.
Dalam bimbingan teknis tersebut dihadirkan sejumlah pemateri diantanya dari Bappeda Provinsi Jatim untuk memberikan wawasan terkait pola sinergitas perencanaan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk pembangunan desa.
"Kiita juga hadirkan barsumber dari DPMD Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan tambahan wawasan kepada kita semua dalam pelaksanaan pengelolaan tugas DPMD khususnya dalam pengelolaan Bantuan keuangan ke desa dengan memanfaatkan Teknologi informasi," tutupnya. (dev/diy)
