Formad Poros Timur Demo Tolak Tanah Uruk Tol di Luar Kabupaten Probolinggo
Massa sempat menghadang kendaraan truck yang mengangkut tanah uruk yang melintas dari arah Besuki untuk proyek Tol itu.
Diyah nisa
Jul 10, 2023 07:08
0
Banyuwangi, HB.net - Forum Masyarakat Daerah Poros Timur (Formad Poros Timur) menggelar aksi demo ke kantor Sekertariatan Bersama Tiga Maincont Pembangunan Tol Probowangi Paket dua di Jalan Raya Pantura Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Senin (10/7/2023) siang. Aksi protes tersebut dikawal ketat ratusan Polisi dan TNI yang berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi.
Sebelumnya, massa bergerak dari arah barat menggunakan puluhan truck dan berorasi di depan kantor Sekertariatan Bersama Tiga Kontraktor pekerja Proyek Tol Probowangi Paket dua. Selain meneriakkan aksi protes, massa juga membentangkan spanduk sebagai aksi tak simpatik terhadap pihak pengelola pekerjaan Tol tersebut.
Massa sempat menghadang kendaraan truck yang mengangkut tanah uruk yang melintas dari arah Besuki untuk proyek Tol itu. Selain mendukung penuh adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam hal ini Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi), juga menuntut agar dalam proses pengerjaannya, tidak mengabaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo.
"Ada 4 tuntutan, pertama menolak keras penggunaan material timbunan dari pertambangan luar daerah Kabupaten Probolinggo. Khususnya, pada Paket 2 Pembangunan Tol Probowangi. Sebab, lokasi pertambangan di luar daerah tidak bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Korlap Aksi, Saiful Bahri.
"Meminta kepada pihak Maincont agar terbuka kepada publik. Nama-nama badan hukum usaha yang telah dinyatakan sebagai Subcont dalam Paket 2 ini. Keterbukaan publik itu disampaikan melalui media massa, atau jejaring informasi lainnya," imbuhnya.
Senada, Binhaudi yang juga penanggungjawab Aksi menambahkan, pihaknya meminta dalam pengerjaan pembangunan tol melibatkan masyarakat daerah Kabupaten Probolinggo dalam hal tenaga kerja.
"Kami juga meminta kepada kontraktor pelaksana pembangunan tol untuk memperhatikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada titik lokasi proyek. Ini jangan diabaikan. Kasian juga masyarakat yang terdampak pembangunan Tol, terutama yang lahannya berdekatan," tegasnya saat berorasi.
Menanggapi hal itu, Humas dan Personalia KSO Kerjasama Operasional dari tiga PT yakni HKI, Acset dan Nidya Karya, Jhon Mayer Simanjuntak mengatakan pihaknya terbuka dan membuka komunikasi seluas-luasnya kepada siapapun.
"Jika ada pengusaha di Probolinggo yang punya legalitas usaha, silahkan. Monggo, dimasukkan. Kami terbuka dan siap mempekerjakan tenaga kerja lokal dan pengusaha lokal terkait usaha tanah uruk legal," ujarnya.
Jhon membantah, jika pihaknya mengabaikan pihak pekerja lokal. Menurutnya, saat ini pihaknya sudah mempekerjakan 30 persen tenaga lokal daerah terdampak Tol dari 7 desa. (ndi/diy)
