Gelar Musrenbang untuk Maksimalkan Pemenuhan Hak Disabilitas
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa dan Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, meresmikan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas 2021.
risky
Mar 16, 2021 05:30
0
Mojokerto, HARIAN BANGSA.net - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati Muhammad Albarraa dan Ketua TP PKK Shofiya Hanak Albarraa, meresmikan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Disabilitas 2021.
Acara ini diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Selasa (16/3), di Pendapa Graha Majatama.
Komunitas difabel yang hadir pada musrenbang kali ini antara lain Disable Motorcycle Indonesia, Sugeng, wirausahawan pembuat kaki palsu sekaligus motivator penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian, Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Mojokerto.
Pada sambutan arahan, bupati mengungkapkan bahwa visi misi mewujudkan Kabupaten Mojokerto maju, adil dan makmur, harus melibatkan semua elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas.
"Kami ingin mendengarkan saran, usulan dan kebutuhan panjenengan. Kami akan berusaha melayani. Kenapa berusaha? Karena saat ini situasi kita masih serba terbatas. Namun, kita ingin semua bagian masyarakat di Kabupaten Mojokerto mendapatkan haknya, tidak terkecuali panjenengan semua," kata bupati.
Kepala Bappeda Hariyono pada laporan sambutan mengatakan bahwa puncak acara musrenbang akan berlangsung pada tanggal 30 Maret nanti. Musrenbang disabilitas merupakan salah satu rangkaiannya.
"Puncaknya nanti 30 Maret, pagi ini merupakan bagiannya. Satu minggu lagi kita merencanakan penyusunan RPJMD. Jadi pagi ini kita sekalian berdiskusi rencana tahunan dan lima tahunan," terang Hariyono.
Beberapa usulan para peserta musrenbang kali ini di antaranya pemerataan bansos dan PKH, difabel belum ber-KTP. Kemudian, permintaan bantuan usaha dan izin berkarya seni dalam pandemi Covid-19 sesuai peraturan, pendirian sekolah inklusi lengkap, membuat asrama difabel dan kampung difabel, pesantren difabel serta pusat layanan autis (PLA).(hms/rd)
