Pemkab Kumpulkan Kasubag Keuangan, Evaluasi Soal Realisasi Anggaran
Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Probolinggo, Anna Maria mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat berkaitan dengan realisasi anggaran Perangkat Daerah.
Probolinggo, HB.net - Realisasi anggaran ditiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat perhatian Pemkab Probolinggo. Untuk melihat realisasi anggaran itu, seluruh bagian keuangan maupun operator ditiap OPD dikumpulkan.
Kegiatan itu diikuti seluruh Kasubag Keuangan atau pejabat yang menangani keuangan dan operator di semua perangkat daerah.
Menurut Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Probolinggo, Anna Maria mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat berkaitan dengan realisasi anggaran Perangkat Daerah.
“Selain itu, untuk mengetahui permasalahan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan periode Januari-Oktober 2023, langkah-langkah percepatan realisasi anggaran Perangkat Daerah pasca P-APBD 2023 serta mengetahui kesesuaian antara penggunaan dana di lapangan dengan rencana anggaran kas Perangkat Daerah,” katanya.
Data dan informasi ini digunakan sebagai laporan realisasi APBD 2023 yang rutin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan sebagai bahan evaluasi oleh Pj Bupati Probolinggo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Permasalahan laporan yang terus terjadi adalah pelaporan kurang akurat dan tidak realtime sehingga terjadi perbedaan data antara BPPKAD (Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah), Bapelibangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan Perangkat Daerah,” jelasnya.
Anna menjelaskan laporan yang dilaporkan dari laporan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran/LRA Perangkat Daerah yang memuat data dan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran periode Januari-Oktober 2023.
“Harapan dengan dilaksanakan deks realisasi anggaran ini data dapat dipadupadankan dengan BPPKAD dan Bapelitbangda, teridentifikasi masalah dan kendala Perangkat Daerah yang dapat dibantu penyelesaiannya bersama Perangkat Daerah terkait, teridentifikasi langkah percepatan realisasi anggaran sebagai upaya antisipasi berakhirnya tahun anggaran 2023, ” pungkasnya. (ndi/diy)