Pemkot Dorong Perempuan Berpartisipasi Dalam Politik
Dalam acara tersebut diketahui jika peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan indeks pemberdayaan gender. Karena itu langkah ini memerlukan dukungan semua pihak, demi mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik.
Probolinggo, HB.net - Banyaknya hal yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik, mendorong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Probolinggo menggelar pendampingan.
Mengambil tajuk, pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Dalam acara tersebut diketahui jika peningkatan partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan indeks pemberdayaan gender. Karena itu langkah ini memerlukan dukungan semua pihak, demi mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik.
“Kupas habis narasumber di kegiatan ini, serap ilmunya. Kemudian sampaikan di lingkungan sekitar kita minimal keluarga terdekat, sehingga akan semakin merambah ke lingkup yang lebih besar lagi,” terang Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Agus Hartadi.
Di hadapan 50 orang peserta yang terdiri dari organisasi perempuan se-Kota Probolinggo dan kader Pokja I TP PKK kecamatan dan kelurahan, Agus menegaskan agar perempuan tetap aktif. Utamanya dalam proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan, hak-hak dan pengembangan potensi perempuan.
“Baik terlibat dalam organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, politik atau aktif secara mandiri, semua dapat dilakukan untuk meningkatkan peran sertanya,” pungkasnya.
Senada, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rey Suwigtyo, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang kesempatan bagi perempuan untuk terlibat serta memperoleh pengetahuan. Juga sekaligus memperluas pemahaman dan keterampilan politik serta mendorong perempuan berpartisipasi dalam dunia politik.
“Alhamdulillah, kegiatan ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menaikkan indeks pemberdayaan gender terutama bagi perempuan dalam berpolitik. Karena melihat indeks pemberdayaan gender di Kota Probolinggo masih perlu peningkatan, terutama dalam legislatif. Supaya nantinya bisa mencukupi 30 persen perempuan yang duduk di legislatif,” ujarnya.
Tyok-sapaan akrabnya, mengatakan seiring dengan berjalannya waktu perempuan dinilai tidak hanya berfokus pada pekerjaan yang berkaitan dengan urusan domestik rumah tangga. Namun, mulai bangkit dan berhasil membuktikan keberadaan perempuan layak untuk diperhitungkan.
Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik dinilai sangat penting, namun juga tidak dipungkiri begitu banyak hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses partisipasi tersebut. Sehingga pendidikan politik perlu diberikan bagi masyarakat khususnya perempuan di Kota Probolinggo. (ndi/diy)