Pj Sekda Buka Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta dengan rincian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 55 orang dan staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Probolinggo sebanyak 25 orang.
Diyah nisa
Oct 1, 2024 07:47
0
Probolinggo, HB.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memberikan sosialisasi optimalisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Probolinggo di Alino Café & Eatery Kraksaan, Selasa (01/10/2024).
Kegiatan ini diikuti 80 orang peserta dengan rincian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 55 orang dan staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Probolinggo sebanyak 25 orang.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Mohamad Abdi Utoyo mengatakan kegiatan ini bertujuan agar PPK memahami optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan PPK memahami tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas terkait proses pengadaan melalui SPSE.
“Selain itu, PPK lebih memahami tata cara melakukan penyelesaikan seluruh tahapan pengadaan hingga serah terima dan penilaian kinerja penyedia serta PPK memahami bahwa dengan penyelesaian proses pengadaan barang/jasa pada SPSE dapat memberikan nilai kontribusi pada penilaian ITKP Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Pj Sekda, Heri Sulistyanto mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik serta perekonomian lokal dan nasional.
“Pengadaan barang/jasa juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K) serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK-K,” katanya.
Namun demikian terang Pj Sekda Heri, semua juga perlu memperhatikan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah pencapaian penggunaan produk dalam negeri yang saat ini baru mencapai 89,05 persen dari target 95 persen.
“Saya mendorong seluruh OPD dan pihak terkait untuk terus berkoordinasi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di setiap proses pengadaan barang/jasa,” terangnya. (ndi/diy)
