Probolinggo Gelar Penyusunan RPJPD 2025-2045
Forum Konsultasi Publik (FKP) ini digelar sebagai tindak lanjut dari beberapa tahapan penyusunan RPJPD yang telah dilalui, mulai dari pelaksanaan forum group discussion (FGD) pada 4 September 2023 hingga penandatanganan saran/masukan dari perangkat daerah di 23 Oktober lalu.
Probolinggo, HB.net - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, drg. Ninik Ira Wibawati membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo 2025-2045, di Puri Manggala Bakti.
Forum Konsultasi Publik (FKP) ini digelar sebagai tindak lanjut dari beberapa tahapan penyusunan RPJPD yang telah dilalui, mulai dari pelaksanaan forum group discussion (FGD) pada 4 September 2023 hingga penandatanganan saran/masukan dari perangkat daerah di 23 Oktober lalu.
“Saya harap kita semua menyiapkan dan menyamakan mindset, saat ini kita tidak sedang merencanakan sesuatu untuk satu atau dua tahun ke depan saja. Tetapi lebih dari itu, kita sedang merumuskan sesuatu yang lebih besar, bagaimana wajah Kota Probolinggo 20 tahun nanti,” terang Sekda Ninik dalam sambutannya.
Menurutnya, 20 tahun bukanlah periode yang singkat. Ada 4 periode RPJMD lima tahunan di dalamnya, sehingga RPJPD harus bisa menjadi dasar dan acuan bagi 4 masa kepemimpinan kepala daerah. Tetapi melalui dokumen RPJPD diharapkan bisa memberikan arahan dalam visi misi kepala daerah terpilih agar cita-cita jangka panjang Kota Probolinggo dapat tercapai di tahun 2045.
“Dalam penyusunan ini ada banyak saran, ide, gagasan, keinginan, pemikiran dan cita-cita dari berbagai pihak, baik perangkat daerah, kelompok/ lembaga ataupun masyarakat secara umum. Seluruh masukan tersebut akan dirumuskan oleh tim perencana menjadi visi dan misi Kota Probolinggo tahun 2025-2045,” bebernya.
Tim penyusun harus benar-benar jeli untuk memadukan usulan dari bawah dengan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga visi misi Kota Probolinggo tahun 2025-2045 dapat tersusun tanpa meninggalkan cita-cita masyarakat Kota Probolinggo, tetapi tetap selaras dan mendukung visi misi nasional.
Sekda Ninik juga menyoroti salah satu hasil evaluasi indikator makro terkait ketimpangan pendapatan yang biasa diukur dengan angka gini ratio. Saat ini justru meningkat menjadi 0,322, dari data awal 2018 sebesar 0,311. Ia berharap hal itu dapat menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diselesaikan, mengingat bahwa hasil pembagunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Saya yakin 20 tahun mendatang Kota Probolinggo akan menjadi salah satu kota yang berpengaruh di wilayah sekitarnya. Saat ini saja kita sudah menyiapkan RSUD Ar Rozy, yang ke depan kita rencanakan menjadi salah satu RS rujukan bagi daerah di sekitar Kota Probolinggo,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo Dyah Sajekti Widowati Sigit mengatakan FKP ini bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh stakeholder untuk penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo tahun 2025-2045. (ndi/diy)