PSBB Sidoarjo, Polisi Kerahkan 1.500 Personel

Sidoarjo, HARIAN BANGSA - Sidoarjo akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sejumlah langkah persiapan dilakukan Polresta Sidoarjo. Mulai dari pengerahan  personel yang diterjunkan, pengamanan wilayah, serta sanksi bagi warga yang melanggar aturan.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji menjelaskan, peraturan bupati (perbup) PSBB sudah tuntas disusun. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat turut  dilibatkan dalam merancang regulasi tersebut. Kini, Kota Delta tinggal menunggu finalisasi dari Pemprov Jawa Timur.

Agar PSBB berjalan lancar, polresta menyiapkan sejumlah langkah. Pertama menyiapkan personel. Total sebanyak 1500 pasukan diterjunkan. Mereka bertugas mengamankan Sidoarjo.

Anggota disebar ke seluruh kecamatan dan desa. Polisi tidak bertugas sendirian. Korps Tribrata itu dibantu TNI serta warga setempat. "Warga yang menjadi anggota gugus tugas juga wajib menjaga wilayahnya," terangnya.

Salah satu titik yang menjadi perhatian polisi, yaitu objek vital daerah. Seperti Pendapa Delta Wibawa, kantor DPRD, kantor pemkab, minimarket, pabrik, serta SPBU. Petugas berupaya mencegah adanya tindak kejahatan. Contohnya penjarahan serta perampokan.

Sebagai solusi, Sumardji meminta polisi terus mengintai objek vital. Pengawasan terus menerus dilakukan. "Polisi dan TNI terus patroli. Tidak boleh berhenti," jelasnya.

Penerapan PSBB di Sidoarjo berjalan 14 hari. Terhitung mulai 28 April hingga 11 Mei. Dalam massa pemberlakuan karantina wilayah itu warga diimbau tetap berada di rumah.

Di dalam aturan tersebut, ada pemberlakuan jam malam. Fungsinya membatasi aktivitas warga. Jam malam itu dimulai pukul 21.00 - 04.00 WIB.

Warga yang beraktivitas di luar rumah diharuskan memakai masker. Pengendara roda empat maksimal mengangkut separuh dari total kapasitas kendaraan. Pengendara motor tetap bisa membonceng. Asal yang dibonceng merupakan keluarga dalam satu KK. 

Sedangkan ojek online (ojol) dilarang mengangkut penumpang. Ojol hanya diperbolehkan mengantar makanan.

Kafe, warkop, serta warung makanan tetap buka. Pemkab dan polresta tidak melarang berjualan.  Namun, pedagang hanya bisa melayani penjualan lewat pesanan atau take away. "Kami tidak mematikan perekonomian. Ekonomi harus tetap berjalan," jelasnya.

Sumardji berharap warga Sidoarjo mematuhi aturan tersebut. Bagi yang nekat melanggar, pihaknya tak segan memberikan sanksi. Ada tiga jenis hukuman yang dikenakan bagi warga dan pelaku usaha yang melanggar.

Ketentuan itu tertuang dalam Bab X sanksi pasal 29. Pelanggar dikenakan hukuman administratif. Ada empat jenis sanksi. Yaitu teguran lisan, teguran tertulis, tindakan pemerintahan yang  bertujuan menghentikan pelanggaran, hingga pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya. "Penerapan sanksi sesuai kadar pelanggaran," jelas mantan Kasubdit Regident Polda Metro Jaya itu.

Sementara itu, dua hari ini polisi melakukan penyekatan di beberapa titik perbatasan Sidoarjo. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi warga yang hendak mudik ke Sidoarjo.  Pemudik yang terjaring diminta putar balik.

Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Eko Iskandar mengatakan, sebanyak 43 kendaraan yang terjaring polisi. Ketika ditanya petugas, pengendara mengaku hendak mudik. "Langsung kami minta kembali," jelasnya.

Terhitung ada 21 titik cek point. Tersebar di wilayah perbatasan Sidoarjo. Dua tiga titik utama  di Waru, exit Tol Sidoarjo, serta di Porong.  Eko mengatakan, seluruh kendaraan yang melintas langsung diperiksa oleh petugas. Terutama kendaraan bernopol di luar plat W dan L. "Plat W dan L kami berikan kelonggaran," ucapnya.

Mantan kasatlantas Pasuruan itu menjelaskan, kegiatan pemeriksaan dilakukan secara humanis. Warga diberikan pemahaman agar tidak mudik. "Untuk memutus mata rantai penyebaran korona," pungkasnya.(cat/rd)