Sambut Pemilu, Pemkot Mulai Sosialisasikan Etika dan Budaya Politik
Agenda yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wahana demokrasi yang sesuai dengan etika dan budaya politik.
Probolinggo, HB.net - Jelang Pemilu pada 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mulai mensosialisasikan Dialog Etika dan Budaya Politik Kota Probolinggo Tahun 2022, Rabu (9/3) pagi.
Agenda yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wahana demokrasi yang sesuai dengan etika dan budaya politik.
Sebanyak 65 peserta diundang mengikuti dialog tersebut, diantaranya dari Ketua RT/RW dan anggota TP PKK Kelurahan se-Kota Probolinggo. Hadir sebagai pemateri yakni KPU Kota Probolinggo dan Bawaslu Kota Probolinggo.
Mewakili Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi, Asisten Administrasi Pemerintahan, Gogol Sujarwo mengatakan, pendidikan politik melalui dialog etika dan budaya politik ini merupakan upaya untuk mewujudkan pemilu tahun 2024 yang kondusif serta aman.
“Tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW dan ibu-ibu anggota Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Probolinggo yang merupakan pemilih di tahun 2024 berperan aktif menciptakan suasana yang kondusif dan aman dalam pelaksanaan pesta demokrasi,” jelas Gogol.
Dari Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Probolinggo, Upik Raudhatul Hasanah membuka materi tentang persiapan Pemilu Serentak 2024 dengan menyamakan persepsi tentang pengertian pemilihan umum.
"Mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat pada peserta Pemilu level eksekutif maupun legislatif yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara luber dan jurdil serta beradab," terang Upik yang dikutip dari Ramlan Surbakti.
Pemateri kedua dari Koordinator Divisi Hukum Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Probolinggo, Samsun Ninilouw yang mengangkat topik tentang penanganan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada di Kota Probolinggo.
“Mari berdiskusi terkait pemahaman terhadap etika dan budaya dalam konteks berpolitik. Maka etika itu berada di dunia ideal yang mau dituju, sandaran etika itu selalu persoalan pantas dan tidak pantas, sementara budaya itu adalah pola perilaku yang perkembangannya disesuaikan dengan zaman,” ungkap Samsun. (ndi/diy)