Seluruh Fraksi Aklamasi Setujui Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020

Surabaya, HB.net – Sebanyak sembilan fraksi atau seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur secara aklamasi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (3/8/2021).

Juru Bicara Fraksi Nasdem, Muzammil Syafi'i di DPRD Jatim, mengatakan ada catatan dari fraksi NasDem yaitu berharap dan meminta kepada pemerintah provinsi Jatim bisa meningkatkan kinerja anggaran dan keuangannya, sehingga serapan anggaran di pemprov dapat terlaksana dengan baik.

Kedua yaitu, mendorong Pemprov Jatim khususnya Inspektorat untuk lebih intens melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemprov Jatim, khususnya terkait penggunaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban keuangan.

Ketiga, terkait recofusing anggaran untuk covid 19 betul-betul bisa digunakan untuk penanganan pandemi covid yang saat ini semakin tidak terkendali di Jatim, khususnya di daerah Madura. Bahkan bantuannya untuk masyarakat miskin ditengah pandemi inu bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.

Keempat yaitu, pihaknya meminta agar pemprov Jatim untuk menggunakan perangkaan pertanggunjawaban APBD tahun anggaran 2020 yang telah diaudit dan menjalankan rekomendasi oleh BPK RI.

“Kami harap rekomendasi dan catatan ini bisa menjadi bahan kedepannya saat rekonstruksi APBD berikutnya, sehingga terdapat kesimbangan antara perencanaan dengan kebutuhan menghadapi tantangan ekonomi kedepan yang lebih dinamis,”pungkas Muzammil yang juga ketua fraksi Nasdem ini.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Jatim, Hari Putri Lestari mengatakan Fraksi PDI Perjuangan Jatim mencatat ada dua yang diperlu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jatim, yaitu disektor pendidikan, dan kesehatan, sehingga kedepannya bisa menghadirkan manfaat yang lebih tinggi bagi warga Jatim.

Untuk sektor kesehatan ini, Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan serapan yang rendah dbidang kesehatan terutama disaat semua menghadapi covid 19. Demikian pula anggaran program pembinaan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang hanya terserap 37,06 persen.

Disaksikan pimpinan DPRD Jatim, Anwar Sadad, S.Ag, M.Si dan Sahat Tua Simanjuntak, SH, MH, Guburnur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si menandatangani berita acara paripurna tentang persetujuan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020 menjadi Perda. foto : istimewa.

“FPDI Perjuangan dapat memahami,bahwa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya recofusing  APBD Jatim untuk menyelamatkan nyawa manusia semasa pandemi covid 19. Oleh karenanya beberapa penjelasan terkait capaian dan alasan tidak optimalnya implementasi program-program tertentu dalam kewajaran. Namun demikian F-PDI Perjuangan meminta agar pemprov Jatim agar berusaha menemukan terobosan yang terbaik, sehingga persoalan pandemi covid 19 tidak digunakan oleh oknum tertentu sebagai alasan pembenaran atas tidak optimalnya kinerja yang terjadi,"ujar politikus perempuan yang akrab disapa HPL.

HPL politisi asal Dapil Jember-Lumajang ini, juga menyoroti Sisa Anggaran Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pihak Fraksi PDI Perjuangan Jatim meminta pemprov Jatim untuk lebih kreatif dan proaktif dakam menyikapi berbagai kendala dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan pemprov Jatim. Karena seluruh warga Jatim menggantungkan kehidupan kesehariannya pada kebijakan dan program yang dirancang oleh pihak pemerintah provinsi Jatim.

“Penjelasan eksekutif terkait Silpa ini merupakan kendala atau keterbatasan yang semestinya dapat diantisipasi dengan baik, dan pihak fraksi PDIP menilai Silpa ini merupakan sebuah kerugian peluang bagi proses pembangunan demi kemaslahatan warga Jatim. Silpa merupakan indikasi bahwa telah terjadi upaya pemerintah daerah untuk menahan belanja. Maka belanja pemerintah daerah ini sangatlah dibutuhkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, utamanya dimasa pandemi ini yang sangat membantu dan menekan kinerja ekonomi masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan banyak terima kasih pada fraksi fraksi di DPRD Jatim yang telah menyampaikan pandangan akhirnya dan setuju Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 ini menjadi perda.

“Ini hasil pembahasan bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama badan anggaran telah menyamaikan pendapatnya pada tanggal 17 juni 2021 bahwa raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah sesuai dan memenuhi ketentuan unit formal,dan teknis dan layak dilakukan pemabicaraan lebih lanjut,”kata Gubernur.

Setelah melalui berbagai tahap pembahasan, akhirnya raperda tersebut disahkan menjadi perda. “Kami menyampaikan terimakasih bawa fraksi fraksi telah menerima dan menyetujui dengan berbagai catatan catanan terpeting, dan semua untuk menjadi Perda provinsi Jatim.

Gubernur juga mengaku telah mempelajari secara seksama dan akan kami indak lanjuti dengan tetap memperhatikan permasalahan yang ada. Gubernur menandaskan terkait dengan isolasi teritorial yang disampaikan FPDI Perjuangan.

“Garis dari pemerintah pusat adalah isolasi terapi pusat dan isolasi terpusat. Koordinator di setiap provinsi adalah Pangdam di masing-masing wilayah teritorial,”tandasnya.

Gubernur juga berjanji akan menindaklanjuti catatan-catatan faksi secara berkelanjutan untuk menghasilkan sistem pengolaan APBD yang berkualitas pada tahun tahun yang akan datang.

Gubernur berharap, masukan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut sebagaimana yang gubernur, kami harap hal tersebut akan dapat memperbaiki seluruh kineran dan menerapkannya.

“APBD yang berdampak pada kinerja penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif, dan ekuntabel,” pungkasnya. (mdr/ns)