Sempat Batal, Kunker DPRD Kota Probolinggo ke Jombang Dilanjut

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kota Probolinggo, ke Jombang dalam rangka studi banding terkait penanganan Covid-19 di Kota Santri tetap dilaksanakan.

Sempat Batal, Kunker DPRD Kota Probolinggo ke Jombang Dilanjut
Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi. Aan Amrulloh/ HARIAN BANGSA

Jombang, HARIAN BANGSA.net - Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kota Probolinggo, ke Jombang dalam rangka studi banding terkait penanganan Covid-19 di Kota Santri tetap dilaksanakan.

Kunker yang awalnya sempat dibatalkan, lantaran rombongan komisi II DPRD Kota Probolinggo tersebut belum melakukan swab antigen. Padahal, syarat yang ditetapkan oleh DPRD Jombang, jika ada kunjungan dari luar daerah, maka rombongan harus melampirkan hasil swab antigen.

"Memang kemarin sempat ada pembatalan. Karena kami belum melakukan swab antigen. Layanan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo tutup. Kita akhirnya melakukan swab secara mandiri di Rumah Sakit Dharma Husada Kota Probolinggo," ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi saat di Gedung DPRD Jombang, Kamis (5/8).

Dikatakan Sibro, hasil swab mandiri itu, semua rombongan Komisi II negatif Covid-19. Oleh sebab itu, kunker tersebut tidak jadi dibatalkan alias dilanjutkan.

"Kunjungan ke Jombang ini dalam rangka studi banding penanganan Covid-19, utamanya tentang penyaluran bantuan sosial (Bansos). Karena kami menilai Jombang ini daerah yang konsisten memberikan bantuan ke masyarakat," tuturnya.

Disinggung terkait mengapa kunker tetap dilaksanakan di tengah PPKM level 4, Sibro mengungkapkan, ada kewajiban yang sudah diamanatkan dalam APBD. Oleh sebab itu, pihaknya ingin memastikan bahwa alokasi yang ada di Kota Probolinggo minimal pro kepada masyarakat.

"Kita memastikan anggaran yang sudah dialokasikan ini benar-benar tersampaikan pada masyarakat, sehingga kita melakukan studi referensi di Jombang ini," ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi membenarkan adanya kunjungan dari DPRD Kota Probolinggo tersebut. Menurutnya, ada berbagai hal yang ditanyakan oleh rombongan Komisi II DPRD Kota Probolinggo. Pertama, soal penyekatan di Jombang masih ada atau tidak, serta pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat. Kemudian yang ditanyakan lagi, penanganan permasalahan penanganan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Ya kita jelaskan bahwa di Jombang juga ada isoman (isolasi mandiri). Mereka ditampung di rumah sehat yang ada di masing-masing kecamatan. Lokasinya di sekolah," terangnya.

DPRD Kota Probolinggo juga menayakan apakah pada APBD 2021, Jombang masih mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Kepada rombongan, Mas'ud menjelaskan secara panjang lebar. Termasuk masih adanya alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.(aan/rd)