Sidoarjo Perkuat Kerja Sama Antardaerah

Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Pemkab Sidoarjo akan terus memperkuat kerja sama antardaerah di seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, penguatan kerja sama antardaerah, khususnya di Jawa Timur, bisa menjadi kunci penting untuk memberikan dukungan terhadap UMKM.

“Saya kemarin bertemu para kepala daerah dalam rapat kerja Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Di sana saya sampaikan kalau penguatan konektivitas antardaerah bisa memperkuat rantai pasok logistik bagi UMKM unggulan di tiap-tiap daerah. Karenanya saya terus mendorong agar penguatan konektivitas antar daerah bisa segera dilakukan dan jika sudah ada, agar diperkuat,” ujar Bupati Muhdlor, Sabtu (4/12).

Kata dia, rantai pasok logisitk ini jadi bagian penting bagi pertumbuhan UMKM, karena komponen biaya produksi bisa ditekan. Sehingga UMKM mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dari sisi harga. Penguatan rantai pasok logistik bisa dimulai dari bahan baku hingga hasil barang siap jual.

Selain konektivitas yang harus diperkuat, Bupati Muhdlor juga menyoroti peraturan mengenai pembelanjaan APBD untuk bantuan UMKM. Ia menagatakan, selama ini pemerintah daerah sedikit mengalami kesulitan memberikan bantuan untuk UMKM karena secara aturan. Pemberian bantuan kepada UMKM hanya bisa melalui dana hibah dan penghargaan yang cukup menghambat.

Untuk skema hibah, diperlukan proposal pengajuan dari UMKM bersangkutan untuk mendapat bantuan. Pengajuan proposal tersebut nantinya baru bisa dimasukkan dalam perencanan anggaran tahun berikutnya.

“Padahal UMKM butuh bantuannya harus cepat. Seperti pada masa pandemi ini banyak UMKM kesulitan modal. Jika menggunakan skema hibah, maka pemerintah daerah baru bisa meyalurkannya di tahun berikutnya. Ini terlalu lama dan bisa membuat UMKM gulung tikar,” papar Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor.

Sementara, jika menggunakan skema penghargaan, maka ada pajak hadiah yang harus dibayarkan sebesar 25 persen. Ini tentunya mengurangi nominal bantuan yang bisa diberikan. Karenanya melalui Apkasi, Gus Muhdlor berharap bisa menyampaikan masalah-masalah ini ke pemerintah pusat untuk dicari solusinya.(sta/rd)