Tembus Rp 8,6 T, Pendapatan Daerah  Pemkot Surabaya Over Target

SURABAYA,  HARIANBANGSA.net - Pemot Surabaya mencatat realisasi pendapatan daerah sangat maksimal di 2019 lalu. Angkanya, tembus Rp 8,76 triliun. Sementara targetnya dipatok Rp 8,73 triliun. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan itu dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (28/5).

Risma memaparkan laporan berbagai program pembangunan selama 2019 dihadapan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dan para wakil ketua serta anggota DPRD Kota Surabaya. Baik yang hadir di ruang sidang,  maupun yang mengikuti rapat secara virtual.

Mantan Kepala Bappeko itu menuturkan, pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 5,38 triliun atau 102,81 persen, pendapatan transfer Rp 3,10 triliun atau 96,42 persen, dan pendapatan lain lain yang sah Rp 278,908 miliar atau 100,01 persen.

"Tingkat kemandirian ekonomi sepanjang 2019, juga terlihat dari besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran, serta pajak bumi dan bangunan sebesar 50 persen dari total pajak daerah yang diterima Kota Surabaya," kata Risma.

Sementara anggaran belanja 2019 pun ditetapkan sebesar Rp 9,93 triliun dengan realisasi Rp 9,16 triliun atau 92,26 persen. Terdiri dari belanja operasi Rp 6,40 triliun atau 91,97 persen, belanja modal Rp 2,75 triliun atau 93,28 persen, belanja tidak terduga Rp1,574 miliar atau 11,88 persen, dan transfer Rp 2,218 miliar atau 100 persen.

Risma menjelaskan, dalam persaingan global, Pemkot telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah investasi, seperti Mal Pelayanan Publik, hingga perizinan online melalui Surabaya Single Window (SSW). Hasilnya, izin realisasi investasi pun meningkat. Pada 2019, izin realisasi investasi mencapai 17.389 atau meningkat 27,89 persen dari tahun 2015 sebagai tahun dasar.

"Tidak hanya pada kemudahan investasi, dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dilakukan. Pemkot membangun 67 Fasilitas ekonomi Rakyat, meningkatkan aksesibilitas pemasaran pada UMKM Binaan Pemkot Surabaya, memfasilitasi sertifikasi produk serta penyediaan stand UMKM di mal," ujarnya.

Efek kerja keras itu, katanya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bisa diciptakan. Pada 2019, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai angka 82,22 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,73.

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, pada 2019 telah dilakukan upaya pemeliharaan atau rehabilitasi saluran drainase dan boezem di 1.339 lokasi.

Selain pembangunan drainase untuk meningkatkan aksesibilitas, di 2019 Pemkot Surabaya telah melakukan pembangunan jalan sepanjang 8,55 kilometer. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019 panjang jalan yang terbangun sebanyak 1.710,69 kilometer.

"Pencapaian misi ini tercermin dalam indeks ketimpangan wilayah yang menggambarkan pemerataan pembangunan atau kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kota Surabaya yang pada tahun 2019 mencapai 0,665," ungkapnya.(ian/ns)