Wabup Pastikan Tak Ada Makelar Jabatan Terkait Lelang Jabatan 14 OPD di Bondowoso

Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat mengatakan, open bidding untuk 14 OPD tersebut dipastikan bersih dari titipan.

Wabup Pastikan Tak Ada Makelar Jabatan Terkait Lelang Jabatan 14 OPD di Bondowoso
Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rachmat
Wabup Pastikan Tak Ada Makelar Jabatan Terkait Lelang Jabatan 14 OPD di Bondowoso

Bondowoso, HB.net - Lelang jabatan 14 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sudah memasuki tahap wawancara dan uji gagasan. Tahapan tersebut dimulai sejak Selasa 20 April hingga 3 Mei 2021 mendatang.

Penjabat (Pj) Sekda Bondowoso sekaligus tim penguji, Suekaryo mengatakan, para peserta diminta membuat makalah secara spontan di lokasi tes. Sementara judulnya ditentukan tim pansel dengan durasi 45 menit.

"Lalu mereka menjabarkan gagasan makalah tersebut dengan standar kompetensi jabatan yang dilamarnya," ujarnya. Menurutnya, dalam uji gagasan hari pertama lalu, jadwal untuk staff ahli bidang perekonomian, pembangunan dan keuangan. Sebanyak 13 peserta hadir dalam uji gagasan hari pertama itu.

Pada Rabu (21/4) kemarin, jadwal untuk posisi asisten pemerintahan dan kesehjateraan rakyat dengan Sembilan orang peserta. Hari ketiga, Kamis (22/4) jadwal untuk posisi Kepala Dinas Sosial sepuluh orang peserta. Sedangkan pada Jumat (23/4) kemarin, giliran Inspektorat dengan enam orang peserta. Hari ini, Selasa (27/4) jadwal untuk BPBD.

Adapun  OPD yang paling akhir uji gagasan adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Adapun tahapan selanjutnya adalah assesment alias Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural) di kantor BKD Jawa Timur Surabaya. "Dan akan dilanjutkan lagi wawancara akhir oleh tim pansel," tambahnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rachmat mengatakan, open bidding untuk 14 OPD tersebut dipastikan bersih dari titipan. "Jadi open bidding ini harus clean and clear. Insyaallah tidak begitu," papar saat dikonfirmasi usai acara, Selasa (27/4).

“Seandainya nanti ditemukan ada indikasi makelar jabatan dari oknum ASN bisa dilaporkan. Kalau memang ada jatah politik laporkan ke KASN," imbuhnya.

Pihaknya mengaku juga telah meminta Sekda Bondowoso agar memberikan nilai yang asli tidak dimanipulasi. "Di Surabaya nanti menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) jadi langsun ketahuan nilainya," pungkasnya saat dikonfirmasi terkait open bidding. (gik/diy)